Presiden Diharap Dukung Gubernur Jabar; PTPN Jangan Jadi Perusahaan Penyewa Tanah

MEDAN – Presiden Prabowo Subianto diharap mendukung langkah yang diambil Gubernur Jawa Barat -Jabar- Dedi Mulyadi. Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi itu, meminta Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara -PTPN- menghentikan perubahan perusahaan perkebunan menjadi perusahaan penyewaan tanah.

Pernyataan Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi itu, viral melalui video di media sosial. Salah satu di antaranya, video itu diposting di tiktok Juson Simbolon.

Di Provinsi Sumut sendiri, fenomena yang disampaikan Dedi Mulyadi itu kini semakin "menggila". Ratusan hektar lahan berstatus Hak Guna Usaha -HGU- PTPN, sudah menjadi kawasan pertokoan dan perumahan mewah hasil kerjasama perusahaan property raksasa, PT Ciputra.

Sama halnya seperti di Provinsi Jabar. Sebagaimana disampaikan Kang Dedy Mulyadi, lahan-lahan PTPN itu telah merubah menjadi berbagai bentuk bangunan. Seperti di kawasan lereng Puncak, sudah berdiri beragam jenis bangunan mengikuti gaya luar negeri, seperti disneyland.

Menurut Kang Dedi Mulyadi, akibat bangunan-bangunan tersebut, telah menimbulkan terjadinya berbagai bencana. "Beragam bangunan itu, seperti di lereng Puncak, dibangun atas kerjasama anak perusahaan BUMD Provinsi Jabar dengan pihak ketiga, dengan para investor," jelas Dedi Mulyadi.

Karena itu, Kang Dedi Mulyadi meminta PTPN mencabut rencana untuk melakukan perubahan perkebunan. "Saya berulang-ulang ngomong. Judulnya juga PTPN. PT Perkebunan nusantara. Kalau PT Perkebunan, berarti dia hidup dari hasil perkebunan. Bukan dari hasil nge-nyewain tanah. Gitulho," tegas Dedi Mulyadi yang baru beberapa bulan menjadi Gubernur Jawa Barat itu.

Kalau kemudian PTPN kerjanya hanya nyewain tanah yang disebut dengan Kerjasama Operasional -KSO, Dedi Mulyadi meminta agar diganti deh namanya. "Jangan PTPNdonk. Jadi PT Sewa Tanah Nasional," tegas Dedi Mulyadi.

Kang Dedi Mulyadi sendiri berharap PTPN memberi reaksi atas tindakan berani yang dilakukannya membongkar bangunan-bangunan di kawasan lereng Puncak.

"Sampai hari ini nggk ada tuh. Ketika bencana di mana mana terjadi. Ketika saya setiap hari berani membongkar bangunan bangunan, yang itu kerjasama anak perusahaan BUMD Provnsi Jabar dengan pihak ketiga, dengan para investor, kemudian membangun di lereng Puncak. Sampai sekarang nggk ada itu PTPN memberikan statmen apapun," tegasnya.

Karena itu, dengan lantang, Gubernur Jawa Barat itu menantang PTPN untuk memberi respon. "Saya tantang Anda semua. Segera ke luar dari sarang Anda. Anda bicara kepada publik. Minta maaf atas berbagai tindakan dan pelanggaran yang dilakukan. Sadar dan lakukanlah taubatan ekologi," tegas Kang Dedi Mulyadi.

KASUS DI PROVINSI SUMUT