OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memamerkan uang titipan sebesar Rp1.374.892.735.527 yang berasal dari dua terdakwa korporasi besar, Musim Mas Group dan Permata Hijau Group, dalam perkara suap pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.
Uang triliunan rupiah tersebut disimpan Kejagung sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung.
Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Sutikno, menyebut dana itu merupakan bentuk titipan uang pengganti atau denda apabila perkara keduanya berkekuatan hukum tetap (inkrah).
"Sampai hari ini, mereka sudah menitipkan uang sebesar Rp1,3 triliun, seperti yang terlihat," kata Sutikno saat konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).
Meski begitu, nilai yang dititipkan tersebut belum sepenuhnya memenuhi jumlah uang pengganti yang diminta dalam putusan sebelumnya.
Dalam perkara ini, Musim Mas Group diwajibkan membayar Rp4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group dikenai denda sebesar Rp937,5 miliar.
Hingga saat ini, Musim Mas telah menitipkan Rp1,18 triliun, dan Permata Hijau Group menyerahkan Rp186,4 miliar.
Proses hukum keduanya masih berada di tahap kasasi di Mahkamah Agung.
"Nanti semuanya akan disesuaikan dengan hasil putusan kasasi. Kalau sesuai tuntutan kami, uang yang sudah dititipkan ini akan digunakan, dan sisanya dapat dipenuhi dari barang bukti yang dirampas," jelas Sutikno.
Kejagung menegaskan komitmennya untuk memulihkan kerugian negara secara maksimal.
Sutikno juga menyampaikan bahwa barang bukti lain dalam perkara ini akan disiapkan sebagai cadangan tambahan bila jumlah titipan belum mencukupi.
Perkara ini menjadi salah satu sorotan publik, mengingat besarnya nilai kerugian negara serta keterlibatan dua raksasa industri sawit nasional.
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL