Tokoh GNB Desak Pembebasan Aktivis Aksi Ricuh Lewat Surat Resmi ke Kapolri

JAKARTA – Sejumlah tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) secara resmi mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, meminta penangguhan penahanan terhadap sejumlah aktivis yang ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.

Permohonan ini disampaikan langsung oleh mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, usai menjenguk para aktivis yang masih ditahan bersama sejumlah tokoh GNB lainnya, pada Selasa (23/9/2025).

"Kami menyempatkan diri untuk hadir di sini, setidaknya untuk memastikan kondisi mereka seperti apa saat ini, juga untuk mendengar apa yang mereka rasakan dan apa latar belakang penangkapannya," ujar Lukman kepada wartawan di Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• Kenapa DPR Masih Dijaga TNI-Polri? Ini Penjelasan Puan Maharani

Dalam keterangannya, Lukman mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut juga diiringi dengan pengiriman surat resmi dari Gerakan Nurani Bangsa kepada Kapolri, dengan tembusan kepada Kapolda Metro Jaya.

"Intinya, kami berharap mereka yang melakukan demonstrasi secara damai bisa segera dibebaskan," sambung Lukman.

Ia menegaskan bahwa unjuk rasa adalah bagian dari hak demokratis warga negara, dan selama dilakukan secara damai, semestinya tidak berujung pada kriminalisasi.

Lebih lanjut, Lukman juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak asasi manusia terhadap para aktivis yang masih ditahan, apabila penahanan tetap dilanjutkan oleh pihak kepolisian.

"Mudah-mudahan penahanan yang mereka alami saat ini betul-betul tetap menjunjung hak-hak dasar, hak asasi manusia," ucapnya.

Sebagai informasi, sejumlah aktivis ditangkap dan ditahan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan yang memicu kericuhan dalam aksi demonstrasi yang digelar di beberapa titik di Jakarta dan sekitarnya pada akhir Agustus 2025.

Salah satu yang ditahan adalah Delpedro Marhaen, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil sebelumnya juga menyuarakan keprihatinan terhadap penangkapan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi.*

(in/a008)

Kenapa DPR Masih Dijaga TNI-Polri? Ini Penjelasan Puan Maharani

Dituding Terima Pesanan Bandar Narkoba, Mahasiswa Geruduk DPRD Binjai Tuntut Klarifikasi

Bentrok di Sihaporas, Seragam Berlambang Polri Dipertanyakan dalam Penyerbuan PT TPL

FSPMI Gelar Aksi Damai di ADPR RI, Polisi Apresiasi Kedewasaan Buruh

Usai RI dan Nepal, Kini Filipina dan Peru Memanas! Bendera One Piece Berkibar

KSPI Tidak Setuju Kapolri Dicopot, Said Iqbal: Itu Hidden Agenda!