OTT KPK di Sukoharjo Berujung Penetapan 3 Tersangka, Bupati dan Dua Pejabat Terjerat
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Mantan Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) AKBP Yasir Ahmadi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap proyek peningkatan jalan provinsi di Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (1/10).
Dalam kesaksiannya, Yasir mengakui pernah memperkenalkan terdakwa Akhirun Piliang alias Kirun, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group (DNG), kepada mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting.
Ia berdalih perkenalan itu terjadi karena Topan tengah mencari rekanan yang memiliki pabrik aspal atau Asphalt Mixing Plant (AMP) di wilayah Tapsel.Baca Juga:
"Iya benar, karena Akhirun sering mengerjakan proyek jalan di Tapsel," kata Yasir saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eko Putra Prayitno.
Yasir menjelaskan, ia pertama kali berkenalan dengan Topan Ginting pada Maret 2024, saat rombongan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meninjau lokasi banjir bandang di Tapsel.
Dalam kunjungan itu, kata dia, turut dilakukan penyaluran bantuan dan pengecekan alur sungai.
Tak hanya itu, Yasir juga mengaku beberapa kali bertemu dengan Akhirun. Bahkan, terdakwa yang dikenal dengan sapaan Haji Kirun tersebut pernah memintanya membantu urusan pribadi, yaitu agar anaknya bisa masuk Fakultas Kedokteran di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Ketua Majelis Hakim Khamazaro Waruwu menanggapi kesaksian Yasir dengan nada tegas.
Ia mengingatkan bahwa sebagai pejabat kepolisian, Yasir seharusnya menjaga marwah institusi dan tidak turut campur dalam urusan yang rawan konflik kepentingan.
"Kalau saudara coba menjembatani atau menghubungkan mereka, ada apa? Saudara harusnya malu dengan jabatan Kapolres," tegas hakim Khamazaro dalam persidangan.
Selain Yasir, majelis hakim juga mendengar keterangan dari tiga saksi lainnya, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pemprov Sumut, Effendi Pohan.
Sementara dua saksi kunci lainnya, Topan Ginting dan Rasuli, tidak hadir dan dijadwalkan memberikan keterangan pada Kamis (2/10).
JPU KPK Eko Wahyu menyatakan pihaknya akan menghadirkan sekitar 30 hingga 40 saksi dalam perkara ini, guna mengungkap dugaan praktik suap yang melibatkan pejabat pemerintah dan pihak swasta.
Kasus ini menjerat Akhirun Piliang dan anaknya, Muhammad Rayhan Julasmi Piliang alias Rayhan, atas dugaan suap untuk mendapatkan dua proyek peningkatan jalan di Sumatera Utara dengan total nilai mencapai Rp165 miliar.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasa
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Warga Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar kantor keuchik sebagai persia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45 Tahun 2026 yang mengatur pembebas
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan pembacaan putusan gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dir
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif sepanjang perdagangan 610 Juli 2026. Bursa Efek Indonesi
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Menurutnya, hukum harus ber
NASIONAL
KARAKAS Jumlah korban meninggal dunia akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 terus bertambah. Hingga
INTERNASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Sabtu (11/7/2026). Berdasarkan pemba
EKONOMI
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional masih mengalami pergerakan. Berdasarkan data Pusat Informasi
EKONOMI
MEDAN Pengamat politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, menilai komitmen pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Pr
NASIONAL