JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, membantah tudingan bahwa sejumlah mobil mewah miliknya disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Ditemui usai menandatangani surat perpanjangan penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (17/10/2025), Noel menegaskan tidak pernah terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT), serta menyangkal memiliki kendaraan yang disebut telah disita.
"Yang pasti saya tidak ada OTT, dan yang 20 sekian mobil (yang disita KPK) itu tidak ada satu pun mobil saya ya," ujar Noel kepada awak media.Baca Juga:
Noel menyatakan akan menempuh upaya hukum atas kasus yang menjeratnya, namun belum merinci langkah konkret yang akan diambil.
Ia menuding ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membangun framing negatif terhadap dirinya.
"Yang jelas gini, dari KPK nggak pernah menyebutkan saya OTT. Kedua, dari KPK juga nggak ada menyebutkan bahwa itu mobil saya. Itu yang paling penting, artinya siapa yang bermain framing kotor ini," ucapnya.
Sebelumnya, KPK menyebut telah menyita beberapa kendaraan yang dikaitkan dengan Noel, antara lain motor Ducati Scrambler, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz C300, dan BAIC BJ40.
Satu unit Toyota Alphard yang sebelumnya disita, telah dikembalikan kepada pihak Kemnaker setelah dipastikan merupakan mobil sewaan dan tidak terkait tindak pidana.
Kasus yang menyeret Noel mencuat dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Dalam OTT tersebut, 14 orang diamankan, 11 di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.
KPK menduga praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 berlangsung sejak 2019 hingga 2024 dengan nilai fantastis mencapai Rp 81 miliar.
Tokoh sentral dalam kasus ini adalah seorang ASN Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro (IBM), yang diduga menjadi otak skema pemerasan dengan jumlah penerimaan mencapai Rp 69 miliar.
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi
MEDAN Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatra Utara menyatakan telah menempatkan secara khusus (patsus) sejumlah anggota Po
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Peristiwa memilukan terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.adsense Seorang pria bernama Jumadi Sirait (33) nekat m
Hukum dan Kriminal
