Hari Bumi 2026: Pertamina EP Sangatta Tanam 333 Pohon Penyerap Karbon, Libatkan Multi Pihak
JAKARTA Menyambut peringatan Hari Bumi 2026 yang jatuh setiap 22 April, PT Pertamina EP (PEP) Sangatta Field menggelar aksi penanaman po
NASIONAL
MEDAN -Kasus warga negara Indonesia (WNI) yang tertipu pekerjaan di Kamboja kembali menjadi sorotan. Beberapa korban dilaporkan terjebak dalam pekerjaan ilegal seperti scammer hingga operator judi online. Namun, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) mengakui kesulitan dalam mendata pekerja ilegal yang berasal dari wilayah mereka.
Kepala Disnaker Sumut, Ismael Sinaga, menyebutkan bahwa pihaknya belum memiliki data spesifik terkait WNI asal Sumut yang bekerja di Kamboja. Menurutnya, pekerja ilegal biasanya tidak terdata karena keberangkatan mereka tidak melalui jalur resmi.
“Kita belum bisa memberikan data karena belum ada pendataan yang dilakukan. Pekerja yang ke Kamboja itu kan tidak hanya dari Medan, pintu keluarnya bisa dari Jakarta,” ungkap Ismael pada Senin (25/11/2024).
Dia menambahkan, pekerja yang ingin ke luar negeri diharapkan menggunakan agen resmi agar terhindar dari praktik penipuan. Jika terjadi pelanggaran atau kejahatan, Ismael meminta para pekerja melapor langsung ke kedutaan.
“Kalau mereka cari cara-cara ilegal, tentu tidak bisa kita data. Mereka yang mau ke luar negeri diharap supaya menggunakan agen yang resmi. Jika terjadi tindak pidana atau pelanggaran kesepakatan, silakan lapor ke kedutaan,” tegasnya.
Belum lama ini, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan dua pria asal Medan yang mengaku terjebak pekerjaan ilegal di Kamboja. Dalam video tersebut, mereka meminta pertolongan kepada Pemerintah Indonesia dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
“Kepada Bang Grey dan Pemerintah Indonesia serta Wali Kota Medan Pak Bobby Nasution, tolong selamatkan kami, Pak,” ucap salah satu pria dalam video yang diunggah pada 17 November 2023.
Mereka mengaku tidak makan berhari-hari dan diminta membayar denda sebesar Rp25 juta oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
Sementara itu, pada 2 Juni 2024, Polsek Kawasan Pelabuhan (KKP) Polresta Barelang menggagalkan keberangkatan 14 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang hendak ke Kamboja melalui Malaysia. Mereka diduga akan bekerja sebagai admin judi online di Kamboja.
“Kami menggagalkan keberangkatan 14 orang calon PMI ilegal. Mereka rencananya berangkat ke Kamboja via Malaysia untuk jadi admin judi online,” ujar Kanit Reskrim Polsek KKP Polresta Barelang, Iptu Noval Adimas.
Kasus-kasus ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mencari pekerjaan di luar negeri. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta edukasi agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik penipuan tenaga kerja ilegal.
(N/014)
JAKARTA Menyambut peringatan Hari Bumi 2026 yang jatuh setiap 22 April, PT Pertamina EP (PEP) Sangatta Field menggelar aksi penanaman po
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap proyek jalur kereta di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). T
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya permintaan ekspor pupuk urea dari empat negara di tengah dinamika pasok
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya pengawasan dalam sejumlah proyek infrastruktur nasional. Ia menyebut, kur
EKONOMI
JAKARTA Aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur berujung ricuh. Menanggapi hal itu, Part
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Usulan ini
POLITIK
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menyebut UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyentil Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian terkait wacana pemekaran wilayah menjadi Provin
POLITIK
JAKARTA Peringatan Hari Kartini 2026 dimaknai berbeda oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koperasi (Kemenkop). Tak sekadar sere
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan keberadaan kapal perang Amerika Serikat (AS) di Selat Malaka bukanlah hal baru. Ia menye
POLITIK