Dua Terperiksa Kasus Dugaan Korupsi Dana Dacil Mangkir dari Panggilan Kejari Nias Selatan

NIAS SELATAN — Penanganan kasus dugaan korupsi penyelewengan Dana Daerah Terpencil (Dacil) untuk tunjangan guru di Kabupaten Nias Selatan menuai sorotan.

Dua orang terperiksa dilaporkan mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri Nias Selatan meski telah dipanggil sebanyak dua kali.

Informasi tersebut disampaikan Liusman Ndruru, Rabu, 14 Januari 2026.

Baca Juga:

• Kontroversi Mens Rea, Netflix Bisa Laporkan Pelapor Pandji karena Flashdisk “Ilegal”

Menurut dia, dua terperiksa yang tidak memenuhi panggilan berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN.

Terperiksa pertama adalah Budilia Halawa, ASN yang bertugas sebagai Kepala SD Negeri Nomor 078463 Tohbil.

Terperiksa kedua, Murnijaya Giawa, pegawai non-ASN berstatus PPPK yang bertugas di SMP Negeri 4 Huruna.

Keduanya disebut tidak hadir tanpa keterangan meski telah dipanggil oleh Seksi Pidana Khusus Kejari Nias Selatan.

"Padahal keterangan mereka sangat dibutuhkan untuk mengungkap perkara ini," kata Liusman.

Ia juga mempertanyakan sikap Kejaksaan Negeri Nias Selatan yang dinilai belum melakukan langkah tegas terhadap kedua terperiksa, termasuk upaya pemanggilan paksa.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Edmon Novvary Purba, mengatakan pihaknya akan kembali melayangkan panggilan susulan terhadap kedua terperiksa.

Ia menegaskan belum ada dasar hukum untuk melakukan pemanggilan paksa.

Kontroversi Mens Rea, Netflix Bisa Laporkan Pelapor Pandji karena Flashdisk “Ilegal”

Kejati Aceh Periksa 57 Saksi, Dugaan Korupsi Beasiswa Rp420 Miliar Mengemuka

8 Bulan Mandek! 34 Saksi Diperiksa, Tapi Kasus Dugaan Korupsi Dana Dacil Nias Selatan Belum Ada Tersangka

Sidang Korupsi BBM: Eks Direktur Pertamina Sebut PT PPN Bisa Jual Solar “Bottom Price”, Tapi Ada Syarat Khusus

KPK Geledah Kantor PT Wanatiara Persada, Sita Dokumen Dugaan Suap Pajak Rp23 Miliar

Jaksa Agung ST Burhanuddin Buka Rakernas 2026, Fokus pada Integritas dan Reformasi Penegakan Hukum