NIAS SELATAN — Penanganan kasus dugaan korupsi penyelewengan Dana Daerah Terpencil (Dacil) untuk tunjangan guru di Kabupaten Nias Selatan menuai sorotan.
Dua orang terperiksa dilaporkan mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri Nias Selatan meski telah dipanggil sebanyak dua kali.
Informasi tersebut disampaikan Liusman Ndruru, Rabu, 14 Januari 2026.Baca Juga:
Menurut dia, dua terperiksa yang tidak memenuhi panggilan berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN.
Terperiksa pertama adalah Budilia Halawa, ASN yang bertugas sebagai Kepala SD Negeri Nomor 078463 Tohbil.
Terperiksa kedua, Murnijaya Giawa, pegawai non-ASN berstatus PPPK yang bertugas di SMP Negeri 4 Huruna.
Keduanya disebut tidak hadir tanpa keterangan meski telah dipanggil oleh Seksi Pidana Khusus Kejari Nias Selatan.
"Padahal keterangan mereka sangat dibutuhkan untuk mengungkap perkara ini," kata Liusman.
Ia juga mempertanyakan sikap Kejaksaan Negeri Nias Selatan yang dinilai belum melakukan langkah tegas terhadap kedua terperiksa, termasuk upaya pemanggilan paksa.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Edmon Novvary Purba, mengatakan pihaknya akan kembali melayangkan panggilan susulan terhadap kedua terperiksa.
Ia menegaskan belum ada dasar hukum untuk melakukan pemanggilan paksa.
"Belum bisa dilakukan panggilan paksa karena status yang bersangkutan masih sebagai terperiksa, bukan tersangka," ujar Edmon saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa, 13 Januari 2026.
Upaya konfirmasi kepada Budilia Halawa melalui sambungan telepon tidak membuahkan hasil.
Panggilan telepon dijawab oleh anggota keluarganya yang menyebut Budilia tidak berada di tempat.
"Kalau mau menaikkan beritanya, silakan saja," ujar pihak keluarga tersebut.
Desakan agar Kejaksaan bertindak tegas juga datang dari tokoh masyarakat Nias Selatan, Ts. Laia.
Ia meminta Kejari Nias Selatan segera menghadirkan kedua terperiksa untuk dimintai keterangan guna menghindari spekulasi publik.
"Kejaksaan adalah garda terdepan penegakan supremasi hukum. Jangan sampai muncul anggapan ada pembiaran atau hubungan tertentu antara aparat penegak hukum dan pihak terperiksa," kata Laia.
Kasus dugaan korupsi Dana Dacil ini masih berada pada tahap penyelidikan.
Kejaksaan Negeri Nias Selatan menyatakan terus mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengungkap dugaan penyimpangan dana tunjangan guru di daerah terpencil tersebut.*
(ad)
NIAS SELATAN Pelapor sekaligus korban dugaan korupsi Dana Dacil (Dana Khusus Guru di Daerah Terpencil) di Nias Selatan, Liusman Ndruru,
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri Perayaan Natal Apar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jurnalis asal Pidie Aceh, Ferdian Ananda Majni, meraih penghargaan Jurnalis Media Cetak Terbaik Adam Malik Awards 2026 dari Keme
NASIONAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangun
EKONOMI
JAKARTA TIMUR Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) menggelar roadshow penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (PPKS
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Tapanuli Selatan menggelar pertandingan amal untuk membantu korban bencana banjir bandan
OLAHRAGA
SOLO Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi telah menerima kunjungan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis di kediamannya beberapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA Kepolisian Resor Jembrana mulai mematangkan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran melalui Rapat Koordinasi Awal Pengamanan Ope
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyusun langkah strategis peningkatan kualitas dan akses layanan hukum melalui Rapat Ren
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyatakan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan terkait dua Warga Negara Indonesia (WN
PERISTIWA
