JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku yang menghilangkan barang bukti dalam kasus korupsi kuota haji.
Pemusnahan dokumen terjadi saat KPK melakukan penggeledahan di kantor travel haji Maktour, milik Fuad Hasan Mahsyur.
"Ya tentunya siapa yang memerintah, siapa yang meminta kepada staf-staf di Maktour untuk melakukan penghilangan jejak dokumen itu, kami sudah kantongi," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (15/1/2026).Baca Juga:
Menurut Budi, dari hasil temuan itu, tim penyidik tengah mendalami dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice).
Analisis lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap peran Fuad dalam pokok perkara.
Fuad sendiri saat ini dicekal untuk bepergian ke luar negeri, namun belum ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Isfah Abdal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka pada Jumat (9/1/2026).
Meski demikian, keduanya belum ditahan.
Dalam kasus ini, KPK menilai terdapat pengaturan pembagian 20.000 kuota haji yang seharusnya proporsinya 92% untuk haji reguler dan 8% haji khusus, diubah menjadi 50%-50%.
Hal ini diduga merugikan negara dan membuka celah korupsi.
Terkait isu perlindungan terhadap Fuad agar tidak ditetapkan sebagai tersangka, Budi menegaskan bahwa penetapan tersangka sepenuhnya berdasarkan kecukupan alat bukti.
"Semua proses penyidikan berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik. Setelah terpenuhi, barulah ditetapkan tersangka. Ini berlaku sama untuk Yaqut dan Gus Alex," jelasnya.
Tim KPK dikabarkan telah memeriksa lebih dari 350 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta sejumlah saksi lain, sehingga penyidikan tidak terpaku pada satu alat bukti saja.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa bukti yang dikantongi KPK cukup bagi Yaqut dan Gus Alex, yang memiliki peran dalam meloloskan pembagian kuota haji yang menyimpang dari ketentuan semula.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi kementerian dan potensi kerugian negara yang besar, sekaligus menegaskan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan umat.*
(bi/ad)
BATUBARA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan hangat di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumater
PENDIDIKAN
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Batu Bara di Bulan suci Ramadhan, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan pasokan pangan nasional tetap aman meski Selat Hormuz ditutup akibat eskalasi konfli
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji melalui
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 berada di kisaran 5,5 hingga 5,6 persen. Target tersebu
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada Selasa dini h
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah, salah satunya menjerat Bupati P
POLITIK
DOHA Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) RI, Mugiyanto, mengungkapkan situasi di Qatar hingga Selasa (3/3/2026) masih belum kondu
INTERNASIONAL
LABUHANBATU SELATAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), kembali menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat melalui pel
EKONOMI
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memastikan ketahanan pangan di wilayah ini dalam kondisi aman menghadapi masa Ra
EKONOMI
