Demi Penuhi Keinginan Sarwendah, Ruben Onsu Pernah Pinjam Rp10 Miliar ke Bank
JAKARTA Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkap bahwa kliennya pernah mengajukan pinjaman bank senilai sekitar Rp10 miliar u
ENTERTAINMENT
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan adanya aliran uang terkait perkara suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi kepada Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono.
Penyidik memeriksa Ono untuk mendalami dugaan penerimaan dana dari Sarjan, seorang pihak swasta yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Baca Juga:"Penyidik mendalami mengapa pihak swasta ini memberikan sejumlah uang kepada Saudara OS, yang juga merupakan anggota DPRD di Kabupaten Bekasi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media, Kamis (16/1/2026).
Budi menambahkan, pemeriksaan juga dilakukan untuk mengklarifikasi aliran dana lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya penerimaan oleh anggota DPRD lainnya.
"Ini masih akan terus didalami, termasuk maksud dan tujuan pemberian uang tersebut," ujarnya.
Kasus ini berawal dari praktik permintaan 'ijon' paket proyek oleh Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang sejak Desember 2024.
Dalam kurun satu tahun, Ade bersama pihak keluarganya, H.M. Kunang, menerima aliran dana dari Sarjan sebesar Rp9,5 miliar melalui empat kali penyerahan.
Selain itu, sepanjang 2025, Ade juga diduga menerima tambahan dana dari pihak lain senilai Rp4,7 miliar.
Sejauh ini, KPK telah melakukan perpanjangan penahanan terhadap tiga tersangka, yaitu Bupati Ade, H.M. Kunang, dan Sarjan, selama 40 hari ke depan sejak 6 Januari 2026.
Perpanjangan ini diperlukan untuk melengkapi berkas perkara, termasuk pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti dari sejumlah lokasi.
KPK menegaskan bahwa seluruh dugaan aliran dana ke anggota DPRD maupun pejabat terkait akan terus dikawal, termasuk pengusutan potensi keterlibatan pihak lain yang belum terungkap.*
JAKARTA Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkap bahwa kliennya pernah mengajukan pinjaman bank senilai sekitar Rp10 miliar u
ENTERTAINMENT
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Aceh
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung lokasi ledakan yang menghancurkan sebuah rumah di Kompleks Grand Poloni
PERISTIWA
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BetulBetul melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polda Sumatera Utara terhadap PT Pertamina Pat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah massa yang tergabung dalam Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (HOTMA) menggelar aksi damai di dep
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap 3.865 kasus tindak pidana narkoba sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara memastikan enam personel Polri aktif telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana nark
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara resmi melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Sumatera Utara. Laporan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam proses evakuasi ledakan rumah mewah di Komplek Grand Polonia, Kecamatan Medan
PERISTIWA