JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam memilih kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Imbauan itu disampaikan menyusul penangkapan sembilan kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT) sejak 2025 hingga Maret 2026.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan peristiwa tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak memilih pemimpin secara pragmatis.Baca Juga:
"Masyarakat harus lebih cerdas dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti ini. Semoga ini memberikan pembelajaran kepada masyarakat," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Menurut dia, pemilih seharusnya mempertimbangkan kualitas dan integritas calon kepala daerah, bukan sekadar dipengaruhi oleh iming-iming materi atau kepentingan sesaat.
"Jadi tidak hanya berdasarkan apa yang diterima atau apa yang diberi. Atau bersifat pragmatis. Kasih lalu dipilih begitu. Tapi benar-benar pilihlah yang berkualitas," ujarnya.
Berdasarkan catatan KPK, sembilan kepala daerah telah terjaring OTT sejak 2025 hingga 12 Maret 2026.
Mereka di antaranya Abdul Azis, Abdul Wahid, Sugiri Sancoko, Ardito Wijaya, serta Ade Kuswara Kunang.
Selain itu, KPK juga menangkap Maidi, Sudewo, Fadia Arafiq, dan Muhammad Fikri Thobari dalam kasus dugaan korupsi yang berbeda.
Rentetan OTT tersebut kembali menyoroti kerentanan praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
KPK berharap peristiwa ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam menentukan pilihan pada Pilkada mendatang.
Asep menegaskan, kualitas kepemimpinan daerah sangat bergantung pada kesadaran pemilih dalam menilai rekam jejak dan integritas kandidat.*
SHANGHAI Indonesia resmi memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif digital dengan meresmikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ber
INTERNASIONAL
PANGKALPINANG Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis dr Ratna Setia Asih menegaskan bahwa pen
KESEHATAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang penyidik Resmob Polrestabes Medan dikenakan penempatan khusus (patsus) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar yang dialokasikan untuk periode Apri
PEMERINTAHAN
KUPANG Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (KSP TLM) Indonesia untuk mengambi
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai dalam rangka penyampaian rekomenda
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan berdasarkan capaian produ
EKONOMI
JAKARTA El Rumi resmi menikahi Syifa Hadju dalam prosesi akad nikah yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4
ENTERTAINMENT
