Menurut Dimas, ada kekhawatiran bahwa peradilan militer justru akan menutup akses untuk mengungkap aktor intelektual yang lebih tinggi dalam kasus ini.
"Masalah impunitas yang sering terjadi di peradilan militer bisa menutupi kejahatan yang lebih besar. Kami khawatir, bila kasus ini diselesaikan di peradilan militer, pelaku intelektual di baliknya tidak akan terungkap," katanya.
Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan terkait pelanggaran HAM yang mungkin terjadi dalam kasus ini.
Dimas menyarankan agar Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang telah diungkap oleh kepolisian dan TNI.
Lebih jauh, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini.
Dimas menambahkan bahwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus adalah ancaman serius terhadap pembela hak asasi manusia dan masa depan demokrasi di Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai pentingnya penanganan yang tegas dan transparan terhadap kasus ini, dengan kemungkinan pembentukan Pengadilan HAM jika unsur pelanggaran HAM berat ditemukan.
"Penyelesaian yang transparan dan berkeadilan sangat penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran serupa yang terulang di masa depan. Ini adalah bentuk jaminan ketidakberulangan (non-recurrence) bagi masyarakat dan pembela HAM," tutup Dimas.*
(mt/ad)
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan pada perdagangan Rabu (13/5/2026) setelah pengumuman rebalancing indeks globa
EKONOMI
MEDAN Tim Satreskrim Polrestabes Medan berhasil membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam pengungkapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tuntutan mendesak terkait revisi Undan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyoroti pentingnya Selat Malaka dalam stabilitas perdagangan dan energi glob
INTERNASIONAL
JAKARTA Hakim ketua dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, meminta agar korban dihadirkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjadi sorotan saat menghadiri sidang pembacaan tunt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa peluncuran buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi merupakan la
NASIONAL
MEDAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan mengungkap bahwa persoalan kelangkaan dan tingginya harga MinyaKita d
EKONOMI
DELI SERDANG Personel TNI dari Kodim 0204/Deliserdang menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi sarang perjudian dan peredaran narkoba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dapat mengusulkan menu makanan sesuai dengan selera mereka. Usulan tersebut
NASIONAL
