JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melontarkan kritik keras terkait pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Boyamin, tindakan KPK tersebut terkesan diam-diam dan menimbulkan kekecewaan mendalam dari masyarakat.
Boyamin menyatakan bahwa keputusan KPK ini sangat mengejutkan karena tidak diumumkan secara terbuka, melainkan baru terungkap setelah istri dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel), yakni Silvia Rinita Harefa, memberi informasi kepada media.Baca Juga:
Menurutnya, jika keputusan tersebut diumumkan sejak awal, maka masyarakat mungkin tidak akan merasa kecewa.
"Selamat kepada KPK yang mampu memecahkan rekor dan layak masuk Museum Rekor Indonesia atau MURI. Sejak berdirinya KPK pada tahun 2003 hingga sekarang, belum pernah ada pengalihan penahanan seperti ini," kata Boyamin dalam keterangan yang diterima pada Senin (23/3/2026).
Ia melanjutkan, tindakan ini juga memunculkan keresahan di kalangan tahanan lainnya.
Jika tahanan lain mulai menuntut hak yang sama, menurut Boyamin, maka sistem penahanan di KPK bisa terancam rusak dan kehilangan integritasnya.
"Kalau tidak, ini akan menjadi diskriminasi. Tahanan lain juga bisa menuntut hal yang sama, dan selama ini penahanan di KPK itu sakral, tidak bisa diotak-atik. Namun sekarang bisa," tambahnya.
Boyamin juga menilai bahwa pengalihan status penahanan tersebut bisa merusak sistem hukum di Indonesia, sebab akan ada preseden baru yang memperbolehkan tahanan untuk meminta pengalihan status penahanan berdasarkan alasan tertentu, seperti alasan kesehatan atau lainnya.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang ditahan oleh KPK sejak 12 Maret 2026, kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penambahan kuota haji untuk periode 2023-2024.
Kerugian negara yang ditaksir akibat praktik rasuah yang menjerat Yaqut mencapai sekitar Rp 622 miliar.
Boyamin menekankan bahwa tindakan transparansi dalam setiap proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara seperti KPK.
"Ini betul-betul mengecewakan. KPK harus lebih terbuka dan menjelaskan alasan di balik keputusan ini," tegasnya.*
(tb/ad)
PAPUA TENGAH Sebuah kontak tembak antara prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang tergabung
HUKUM DAN KRIMINAL
PYONGYANG Kim Jong Un kembali terpilih sebagai Presiden Urusan Negara Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) untuk masa jabatan ke15.
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membatalkan status tahanan rumah yang dijalani mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qou
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehNatalius Pigai.KALAU Anda jujur kepada saya, saya juga boleh dong jujur dan apa adanya. Katakata yang sering diucapkan oleh Presiden
OPINI
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melontarkan kritik keras terkait pengalihan status penahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan alasan di balik intensitas kunjungan dinasnya ke luar negeri. Dalam s
NASIONAL
BANDA ACEH Dalam rangka mempererat hubungan antar lembaga serta memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas keamanan, Kapolda Aceh Irjen
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja membatalkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan A
POLITIK
JAKARTA Harga emas Antam pada hari ini, Senin (23/3), mengalami penurunan yang cukup signifikan pada awal pekan. Berdasarkan data resmi
EKONOMI
