JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Syaiful Bahri, dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Syaiful diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang turut menjerat mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama SB, staf PBNU," ujar Jubir KPK, Budi Prasetyo, Selasa (21/4/2026).Baca Juga:
Ini bukan kali pertama Syaiful diperiksa. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara yang sama.
KPK terus memeriksa sejumlah saksi secara maraton untuk mendalami kasus ini. Bahkan, penyidik melakukan pemeriksaan di berbagai lokasi, termasuk di luar Jakarta.
Dalam pengusutan perkara, KPK juga memanggil sejumlah pihak dari penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro travel. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana sekaligus memaksimalkan pemulihan aset negara.
"Karena praktik di lapangan, mekanisme dan nilai penjualan kuota haji itu beragam, sehingga perlu pendalaman kepada setiap PIHK," kata Budi dalam keterangan sebelumnya.
KPK menduga terdapat keuntungan tidak sah (illegal gain) yang diperoleh sejumlah biro travel dalam pengisian kuota haji khusus.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, eks staf khususnya Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.
Dalam konstruksi perkara, Ismail diduga memberikan uang kepada pihak terkait guna memperoleh kuota tambahan haji. Sementara itu, Asrul disebut memberikan dana dalam jumlah lebih besar terkait distribusi kuota tersebut.
KPK juga menyebut total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).*
(d/dh)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
