JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti masih banyaknya aset tanah milik pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang belum bersertifikat.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan sengketa hukum hingga membuka celah kerugian negara.
Juru Bicara KPK, KPK, Budi Prasetyo, menyebut terdapat 27.969 bidang tanah milik pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang belum memiliki sertifikat.Baca Juga:
"Estimasi nilainya mencapai sekitar Rp27,5 triliun. Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berisiko menimbulkan sengketa, hilangnya aset daerah, hingga membuka celah praktik korupsi," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Ahad, 3 Mei 2026.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama antara KPK, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar.
Budi menjelaskan, aset yang belum tersertifikasi sangat rentan dikuasai pihak lain tanpa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Selain itu, potensi pendapatan dari pemanfaatan aset juga dapat hilang apabila tidak dikelola secara transparan.
"Tanah yang belum tersertifikasi ini sangat berisiko dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain tanpa kontribusi bagi kas daerah," katanya.
Berdasarkan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCP) tahun 2025, nilai rata-rata pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tercatat 61,58 atau berada di level merah, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh skor 79,18.
Menurut KPK, capaian tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), terutama pada aspek regulasi dan akuntabilitas penertiban aset.
"Regulasi dan kebijakan baru mencapai 27 persen, sementara akuntabilitas penertiban berada di angka 46 persen. Ini menunjukkan masih banyak ruang pembenahan," ujar Budi.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, KPK bersama Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan wilayah tersebut sebagai proyek percontohan transformasi layanan pertanahan.
Program itu mencakup integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), percepatan sertifikasi tanah, hingga digitalisasi layanan pertanahan berbasis geospasial.
Selain itu, KPK juga menyoroti sektor perizinan dan pajak daerah yang masih rawan praktik korupsi akibat proses yang berbelit dan lemahnya pengawasan.
"Kami berharap program ini dapat memperkuat tata kelola aset daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memperbaiki layanan publik," kata Budi.*
(in/ad)
BATU BARA Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke19 Tingkat Kabupaten Batu Bara resmi digelar mulai Rabu hingga Sabtu, 1316 Mei 2026. Keg
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan fakta mengkhawatirkan terkait maraknya judi online (judol)
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (14/5/2026). Mata uang Garuda tercat
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengaku terpukul setelah dituntut membayar uang penggan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie optimistis bahwa lulusan dari Sekolah G
PENDIDIKAN
BINJAI Komisariat AlIshlahiyah Binjai menggelar kegiatan bertajuk Internalisasi Nilainilai HMI yang berlangsung di Warung Anak Desa Bi
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus tahun 2026 kepada seluru
NASIONAL
DEN HAAG Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti pentingnya penguatan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan dia
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian uang dari perusahaan swasta kepada pihak di Pengadilan Negeri (PN)
HUKUM DAN KRIMINAL
