Natalius Pigai: Aktivis Berbayar Tak Bisa Diakui sebagai Pembela HAM

Pigai juga menyebutkan bahwa penetapan status pembela HAM akan melibatkan lembaga nasional HAM.

Untuk isu tertentu, penilaian akan dilakukan oleh lembaga yang sesuai bidangnya, seperti Komnas Perempuan untuk pembela hak perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk perlindungan anak, serta Komnas Disabilitas untuk isu disabilitas.

Sementara itu, Komnas HAM disebut tetap menjadi lembaga utama dalam menentukan status pembela HAM secara umum.

Rencana pengaturan kriteria tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan melibatkan masyarakat sipil dalam proses penyusunannya.*

(km/ad)

IHSG Menguat ke Level 7.063, Transaksi Tembus Rp5,34 Triliun

CFD Medan Jadi Lokasi Nikah Massal, Rico Waas Soroti Bahaya Nikah Siri

Gubernur Sumut Sampaikan Tiga Pesan kepada Keluarga Nasution

Hari Kebebasan Pers Sedunia, SMSI Tegaskan Mendirikan Perusahaan Pers Adalah Hak Asasi Manusia

Eks Ketua MK Bongkar Masalah Hukum RI: Kebanyakan Aturan, Tapi Tidak Efektif

Putusan MK soal Status Pimpinan KPK Tak Wajib Mundur dari Jabatan Sebelumnya Dipersoalkan, Dinilai Buka Celah Konflik Kepentingan