JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diusulkan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengawasan terhadap institusi kepolisian, termasuk melakukan investigasi dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri.
Usulan tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang disusun Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam agenda reformasi kepolisian.
Penasihat Khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, mengatakan penguatan Kompolnas dinilai penting karena lembaga tersebut memiliki posisi strategis dalam pengawasan eksternal terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia.Baca Juga:
"Kompolnas punya kedudukan yang sangat strategis," kata Dofiri dalam konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
Menurut dia, rekomendasi reformasi tetap menempatkan Polri di bawah Presiden. Karena itu, fungsi pengawasan eksternal dinilai perlu diperkuat melalui Kompolnas yang lebih independen.
Dofiri menjelaskan selama ini Kompolnas lebih banyak berperan dalam perumusan kebijakan dan pemberian pertimbangan terkait pengangkatan Kapolri.
Ke depan, penguatan akan dilakukan dari sisi keanggotaan, komposisi, hingga kewenangan lembaga.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah penghapusan unsur ex-officio dalam struktur Kompolnas agar lembaga tersebut lebih independen.
Seluruh anggota nantinya diusulkan berasal dari unsur masyarakat.
"Ke depan dikuatkan terkait keanggotaan, komposisi orang-orang yang duduk di Kompolnas, dan juga tugas serta kewenangannya," ujar Dofiri.
Ia mengatakan kewenangan paling krusial yang diusulkan adalah kemampuan Kompolnas melakukan pengawasan langsung dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran etik anggota Polri.
Menurut dia, Kompolnas juga dapat dilibatkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk kasus-kasus yang mendapat perhatian publik luas.
"Komisioner atau anggota Kompolnas bisa duduk sebagai bagian dari hakim di Komisi Kode Etik Polri," katanya.
Selain itu, rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas diusulkan memiliki kekuatan mengikat atau eksekutorial, sehingga wajib dijalankan oleh institusi kepolisian.
"Ketika Kompolnas merekomendasikan sesuatu, maka harus dilaksanakan. Jadi bukan sekadar rekomendasi biasa," ujar Dofiri.
Usulan penguatan Kompolnas tersebut menjadi bagian dari upaya reformasi kepolisian yang tengah dibahas pemerintah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap Polri.*
(cn/ad)
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
