Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account Pajak Daerah, Dorong Digitalisasi dan Tingkatkan PAD
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
MANADO — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara resmi menetapkan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Kalangit, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana erupsi Gunung Ruang.
Penetapan status tersangka dilakukan setelah Kalangit menjalani pemeriksaan ketiga sebagai saksi pada Rabu (6/5/2026).
Usai diperiksa, Kalangit langsung ditahan penyidik. Ia tampak mengenakan rompi tahanan saat digiring keluar dari ruang pemeriksaan di kantor Kejati Sulawesi Utara menuju kendaraan tahanan.Baca Juga:
Kasus tersebut kini turut menyeret perhatian publik terhadap laporan harta kekayaan milik Chyntia Kalangit.
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaan Kalangit tercatat mencapai Rp11.839.080.809.
Laporan periodik itu disampaikan pada 12 Februari 2026 untuk periode tahun 2025.
Dalam laporan tersebut, sebagian besar kekayaan Kalangit berasal dari aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp9,75 miliar.
Aset itu tersebar di wilayah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Manado.
Selain itu, ia juga tercatat memiliki satu unit mobil Mitsubishi Pajero senilai Rp310 juta.
Kalangit juga melaporkan harta bergerak lainnya sebesar Rp1,74 miliar dan kas setara kas senilai Rp83,5 juta.
Setelah dikurangi utang sebesar Rp48 juta, total kekayaan bersih yang dilaporkan mencapai Rp11,83 miliar.
Asisten Pidana Khusus Kejati Sulut, Zein Yusri Munggaran, mengatakan Kalangit diduga memiliki peran penting dalam pengelolaan dana bantuan siap pakai untuk korban erupsi Gunung Ruang tahun 2024.
"Ia bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penyaluran dana siap pakai," kata Zein.
Menurut penyidik, Kalangit diduga membiarkan proses distribusi bantuan berjalan tidak sesuai aturan.
Ia juga disebut memerintahkan penunjukan lima toko penyalur material yang tidak sesuai petunjuk teknis, bahkan beberapa di antaranya bukan toko bangunan.
"Ia memerintahkan penunjukan lima toko penyalur yang bertentangan dengan aturan," ujar Zein.
Selain itu, penyidik menduga terdapat pengaturan pengadaan material bantuan dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu melalui penunjukan pihak-pihak tertentu.
Kejati Sulut mencatat dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp22,7 miliar.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana bantuan stimulan bagi korban erupsi Gunung Ruang pada 2024.*
(tm/ad)
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple kembali mengejutkan pasar perangkat komputasi dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac termurah yang dibanderol mulai 599
SAINS DAN TEKNOLOGI
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban kasus pelece
NASIONAL
JAKARTA Pasal 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, advokat Moratu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif ditingkat
POLITIK
MEDAN Polemik mengenai masa depan guru nonAparatur Sipil Negara (nonASN) atau guru honorer pada 2027 mencuat setelah terbitnya Surat E
PENDIDIKAN