Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution angkat bicara terkait penangkapan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika melalui vape.
Bobby menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang serius kasus tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.
"Informasinya sudah kami terima, baik oleh Sekda maupun BKD. Tentu ini menjadi perhatian serius bagi kami di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Bobby, Jumat, 22 Mei 2026.Baca Juga:
ASN tersebut diamankan aparat penegak hukum dalam operasi terkait penyalahgunaan narkoba.
Pemerintah provinsi, kata Bobby, saat ini masih menunggu proses hukum yang berjalan sebelum menentukan sanksi definitif terhadap yang bersangkutan.
Menurut Bobby, dalam aturan ASN, pemberhentian dapat dilakukan apabila terdapat putusan pidana dengan hukuman di atas dua tahun.
Karena itu, pemerintah tetap harus mengacu pada mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku.
"Kalau mengacu pada aturan ASN, khususnya yang bukan P3K, pemberhentian bisa dilakukan apabila ada putusan pidana dengan hukuman di atas dua tahun. Jadi kita tetap harus mengikuti mekanisme dan aturan yang ada," ujarnya.
Meski demikian, Bobby menilai pelanggaran terkait narkoba merupakan persoalan serius, terlebih apabila ASN tersebut sebelumnya pernah mendapat peringatan.
Ia membuka kemungkinan pemberian sanksi berat, termasuk sanksi sementara selama proses hukum berlangsung.
"Kalau memang sudah pernah diingatkan dan masih melakukan pelanggaran, tentu harus ada sanksi yang tegas. Bahkan bisa juga diberikan sanksi sementara sambil menunggu proses hukum berjalan," katanya.
Selain menyoroti kasus ASN, Bobby juga mengungkapkan adanya pembahasan bersama DPR mengenai kebijakan penanganan pengguna narkoba.
Pemerintah, kata dia, mengusulkan agar penanganan pengguna narkotika tidak hanya mengedepankan pendekatan hukum, tetapi juga rehabilitasi dan pencegahan.
"Memang sudah ada pembahasan dengan DPR. Kami juga sudah meminta agar usulan ini bisa diajukan secara resmi dan masuk dalam agenda pembahasan," ucap Bobby.
Ia mengatakan usulan tersebut sebelumnya belum masuk agenda prioritas DPR.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap pembahasan dapat dilakukan tahun ini agar tersedia kebijakan yang lebih spesifik dalam menangani pengguna narkoba.
"Kita minta supaya bisa dimasukkan dalam agenda tahun ini, supaya pembahasannya lebih fokus dan ada kebijakan yang lebih spesifik dalam menangani pengguna narkoba," tutur Bobby.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjut Bobby, berkomitmen menjaga integritas aparatur negara dan memastikan ASN menjadi teladan bagi masyarakat.
"Kita ingin ASN di Sumatera Utara benar-benar menjadi teladan. Jadi kalau ada yang melanggar, apalagi terkait narkoba, tentu harus ditindak sesuai aturan yang berlaku," kata Bobby.*
(sp/ad)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengecam praktik pembakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan untu
NASIONAL
BENER MERIAH Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai Septembe
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemarau yang berpotensi semakin keri
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina mempertemukan akademisi, pendidik, praktisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa dari Indonesia, Inggris serta
PENDIDIKAN
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah pengaduannya ter
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di Sidikalang, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengklaim menemukan 40 kete
NASIONAL