Pemkab Simalungun Gelar MTQ Ke-52, Bupati Anton: Al-Qur’an Jadi Fondasi Generasi Bermartabat
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Qur&039an (MTQ) Ke52 Tingkat Kabupaten Tahun 2026 di Lapan
PEMERINTAHAN
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution angkat bicara terkait penangkapan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika melalui vape.
Bobby menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang serius kasus tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.
"Informasinya sudah kami terima, baik oleh Sekda maupun BKD. Tentu ini menjadi perhatian serius bagi kami di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Bobby, Jumat, 22 Mei 2026.Baca Juga:
ASN tersebut diamankan aparat penegak hukum dalam operasi terkait penyalahgunaan narkoba.
Pemerintah provinsi, kata Bobby, saat ini masih menunggu proses hukum yang berjalan sebelum menentukan sanksi definitif terhadap yang bersangkutan.
Menurut Bobby, dalam aturan ASN, pemberhentian dapat dilakukan apabila terdapat putusan pidana dengan hukuman di atas dua tahun.
Karena itu, pemerintah tetap harus mengacu pada mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku.
"Kalau mengacu pada aturan ASN, khususnya yang bukan P3K, pemberhentian bisa dilakukan apabila ada putusan pidana dengan hukuman di atas dua tahun. Jadi kita tetap harus mengikuti mekanisme dan aturan yang ada," ujarnya.
Meski demikian, Bobby menilai pelanggaran terkait narkoba merupakan persoalan serius, terlebih apabila ASN tersebut sebelumnya pernah mendapat peringatan.
Ia membuka kemungkinan pemberian sanksi berat, termasuk sanksi sementara selama proses hukum berlangsung.
"Kalau memang sudah pernah diingatkan dan masih melakukan pelanggaran, tentu harus ada sanksi yang tegas. Bahkan bisa juga diberikan sanksi sementara sambil menunggu proses hukum berjalan," katanya.
Selain menyoroti kasus ASN, Bobby juga mengungkapkan adanya pembahasan bersama DPR mengenai kebijakan penanganan pengguna narkoba.
Pemerintah, kata dia, mengusulkan agar penanganan pengguna narkotika tidak hanya mengedepankan pendekatan hukum, tetapi juga rehabilitasi dan pencegahan.
"Memang sudah ada pembahasan dengan DPR. Kami juga sudah meminta agar usulan ini bisa diajukan secara resmi dan masuk dalam agenda pembahasan," ucap Bobby.
Ia mengatakan usulan tersebut sebelumnya belum masuk agenda prioritas DPR.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap pembahasan dapat dilakukan tahun ini agar tersedia kebijakan yang lebih spesifik dalam menangani pengguna narkoba.
"Kita minta supaya bisa dimasukkan dalam agenda tahun ini, supaya pembahasannya lebih fokus dan ada kebijakan yang lebih spesifik dalam menangani pengguna narkoba," tutur Bobby.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjut Bobby, berkomitmen menjaga integritas aparatur negara dan memastikan ASN menjadi teladan bagi masyarakat.
"Kita ingin ASN di Sumatera Utara benar-benar menjadi teladan. Jadi kalau ada yang melanggar, apalagi terkait narkoba, tentu harus ditindak sesuai aturan yang berlaku," kata Bobby.*
(sp/ad)
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Qur&039an (MTQ) Ke52 Tingkat Kabupaten Tahun 2026 di Lapan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) I Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Terbuka (PW IKA UT) Medan Sumatera Utara Tahun
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Ta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi dalam tata niaga ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah periode 2022
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 telah dibeba
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution angkat bicara terkait penangkapan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) memberangkatkan 744 prajurit untuk bergabung dalam Satgas Kontingen Garuda (
NASIONAL
MEDAN Dugaan kasus pemerasan yang menyeret nama Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Ridwan Sujana Angsar, kian melebar. Setelah kontraktor Hi
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, mengajak seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memperkuat
PEMERINTAHAN