Pengadaan itu terdiri atas 200 unit untuk sekolah dasar (SD) dan 112 unit untuk sekolah menengah pertama (SMP).
Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Ika Lius Nardo, sebelumnya mengatakan Saiful diduga telah menentukan dua perusahaan sebagai pelaksana proyek, yakni PT GEE dan PT GHN. Pelaksanaan proyek kemudian dipercayakan kepada Supriadi.
Supriadi disebut mengunggah dokumen ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), menunjuk merek ViewSonic, membuat akun e-Katalog atas nama Saiful, hingga melakukan pemesanan kepada dua perusahaan tersebut.
Jaksa juga menduga proses negosiasi harga hanya dilakukan dalam satu hari untuk memberikan kesan tidak terjadi persekongkolan.
Setelah didistribusikan ke sekolah-sekolah, smartboard yang diterima disebut tidak sesuai spesifikasi.
Jaksa juga menduga terdapat mark up harga dibandingkan dengan harga pasar.
Faisal Hasrimy sebelumnya telah membantah tuduhan mengatur pemenang proyek pengadaan smartboard.
Ia juga membantah pernah menerima uang Rp1 miliar yang disebut berkaitan dengan proyek tersebut.
"Tidak benar saya menginstruksikan pemenangan tender tersebut," kata Faisal saat diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Medan, Jumat, 10 Juli 2026.
"Tidak ada, Yang Mulia, tidak ada, Yang Mulia. Tidak, tidak benar, saya tidak pernah menerima apa pun," ucap dia.
Perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard Langkat tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan.
Keterangan yang disampaikan Saiful dalam pleidoi merupakan bagian dari pembelaan terdakwa dan masih akan dinilai oleh majelis hakim bersama alat bukti serta keterangan para pihak dalam persidangan.* (km/ad)
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
