BREAKING NEWS
Rabu, 30 September 2026

Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Komisioner KPU Ungkap Pernah Coret Caleg Anak Pejabat karena Masalah Ijazah

Administrator - Rabu, 30 September 2026 20:02 WIB
Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Komisioner KPU Ungkap Pernah Coret Caleg Anak Pejabat karena Masalah Ijazah
Mantan Komisioner KPU RI, I Gusti Putu Artha ketika menjadi saksi dalam sidang MK yang mempersoalkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, Rabu, 30 September 2026. (foto: MK RI/yt)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

"Yang saya ketahui mengenai verifikasi persyaratan calon, di sana setidak-tidaknya ada dua elemen dalam konteks syarat calon yaitu kelengkapan dokumennya dan kebenaran tiap-tiap dokumen yang lengkap itu," kata dia.

Menurut Putu Artha, untuk memastikan keaslian dan kebenaran sebuah dokumen, KPU perlu mendatangi lembaga yang menerbitkan dokumen tersebut.

"Untuk mengetahui itu benar, maka kita harus datang ke lembaga yang mengeluarkan dokumen itu. Lalu kami bikin berita acara bahwa dokumen itu memang benar dikeluarkan oleh lembaga itu dan isinya seperti itu," ujarnya.


Dalam pengalaman Pemilu 2009 tersebut, Putu Artha mengaku menemukan persoalan pada ijazah SMA yang digunakan seorang caleg.

"Nah, dalam konteks yang saya alami di Pemilu 2009 itu saya menemukan ijazah yang apa namanya SMA begitu," kata Putu Artha.

Ia kemudian bersama Bawaslu mendatangi sebuah sekolah di kawasan Kuningan untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen tersebut.

"Tetapi saya punya kemudian temuan secara pribadi bahwa itu bermasalah. Sudah dilegislasi. Begitu saya datang bersama Bawaslu ketika itu ke salah satu sekolah di kawasan Kuningan, memang benar," ujarnya.

Menurut Putu Artha, hasil pengecekan menunjukkan ijazah tersebut bukan milik caleg yang bersangkutan.

"Ternyata ijazah itu milik, stambuk nomor stambuk milik orang lain yang bersangkutan cuman sampai kelas 2 SMA," kata dia.

Karena itu, Putu Artha menegaskan pengalaman tersebut menjadi alasan pentingnya melakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen, bukan sekadar memastikan dokumen persyaratan telah tersedia.

"Nah, pengalaman ini ingin saya katakan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi yang kami alami di luar kelengkapan dokumen maka proses apa memastikan verifikasi kebenaran dokumen itu tetap harus kami lakukan," kata Putu Artha.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan sejumlah pihak, di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, sejumlah anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Editor
: Abyadi Siregar
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Dulu Ajukan Perkara yang Buka Jalan Gibran Maju sebagai Cawapres, Kini Almas Dukung Gugatan Denny Indrayana
Perkara Syarat Pendidikan Gibran Masuk Tahap Pembuktian, Denny Indrayana Hadirkan Ahli dan Saksi di MK
Pemprov Sumut Dorong Belanja Pemerintah Lebih Banyak Serap Produk Lokal dan UMK-K
Bongkar Bukti Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Penggugat Serahkan Dokumen Baru ke PN Jakpus
Blusukan Tengah Malam Walkot Tanjungbalai Cek Langsung 25 LPJU Surya Kemenhub dan Lapak UMKM
Mahfud MD Prediksi MK Kabulkan Sebagian Gugatan Ijazah Gibran: 'Kalau Diskualifikasi, Itu Sangat Berani'
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru
MBG, Masihkah Ada Kesempatan Kedua?

MBG, Masihkah Ada Kesempatan Kedua?

OlehDR. dr. Tan Shot Yen, M.humMAKAN Bergizi Gratis sejak dimulai pertama kali 6 Januari 2025 hingga akhir bulan September 2026 tercatat te

OPINI