Iran Hentikan Kerja Sama dengan IAEA, Kritik Standar Ganda Pengawasan Nuklir

JAKARTA -Pemerintah Iran secara resmi menghentikan seluruh bentuk kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Kebijakan ini diumumkan menyusul menurunnya kepercayaan Iran terhadap badan pengawas nuklir PBB tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, dalam pernyataannya di Jakarta.

"Tentu kepercayaan kami dengan IAEA sudah menurun. Kami belum keluar dari NPT. Kami masih menjadi bagian dari NPT. Tapi ini adalah jalan yang memiliki dua arah," ujar Boroujerdi di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/7).

Boroujerdi menegaskan bahwa Iran selama ini tetap menjalankan komitmennya dalam kerangka Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), namun menilai IAEA tidak bersikap adil dan setara dalam perlakuannya terhadap negara-negara anggota.

"Apabila kami memberikan komitmen dan menjalankan komitmen kami, ada juga kewajiban dan komitmen balik dari IAEA. Kami tidak bisa melaksanakan kewajiban kami secara sepihak," lanjutnya.

Soroti Israel dan Standar Ganda

Dalam pernyataannya, Boroujerdi juga menyinggung ketimpangan perlakuan internasional, khususnya terhadap Israel, yang menurutnya tidak menjadi bagian dari NPT maupun IAEA, tetapi tidak pernah mendapatkan tekanan sekuat Iran.

"Iran yang berada di bawah pengawasan IAEA dan menandatangani NPT justru terus diserang dan ditekan, sementara Israel yang bukan anggota NPT sama sekali tidak tersentuh. Ini standar ganda yang berbahaya," kata Boroujerdi.

Ia menyebut pendekatan seperti ini sebagai bentuk "aturan dari alam rimba" yang justru mengancam norma hukum internasional.

Iran Tetap Komitmen pada Jalur Diplomasi

Meski menangguhkan kerja sama dengan IAEA, Iran menegaskan bahwa mereka tidak keluar dari NPT dan tetap berkomitmen terhadap jalur diplomasi internasional. Penangguhan kerja sama ini merupakan bentuk penegasan terhadap hak kedaulatan Iran dalam pengembangan teknologi nuklir.

"Kami tidak bicara di luar tata tertib NPT. Kami tetap bicara dalam bahasa hukum internasional, bukan pendekatan sepihak yang dibuat-buat," tegas Boroujerdi.