KPK Jelaskan Alasan Belum Ambil Alih Kasus Korupsi Batu Bara yang Jerat Febrie Adriansyah
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan belum mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola batu bara yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Lembaga survei Indikator Politik baru saja merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga di Indonesia. Survei ini dilaksanakan pada periode 22 hingga 29 September 2024 dan melibatkan 1.200 responden yang merupakan warga Indonesia dari berbagai latar belakang.
Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik tertinggi diberikan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan angka mencapai 93 persen. Peneliti utama Indikator, Rizka Halida, menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut berada dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi, dengan semua lembaga yang diteliti memperoleh angka di atas 50 persen.
“Keseluruhan kepercayaan pada lembaga-lembaga ini antara tinggi sampai sangat tinggi. Jadi masih di atas 50 persen. Tapi yang paling tinggi kepercayaan pada TNI ini angkanya 93 persen,” ungkap Rizka dalam rilis survei yang disiarkan melalui saluran Youtube Indikator Politik Indonesia.
Di urutan kedua, Presiden Republik Indonesia memperoleh tingkat kepercayaan sebesar 85 persen, disusul oleh Kejaksaan Agung yang mendapatkan 69 persen. Sementara itu, tingkat kepercayaan terhadap Polri berada di angka 67 persen, dan pengadilan di angka 66 persen.
Menariknya, Mahkamah Konstitusi (MK) memperoleh tingkat kepercayaan sebesar 64 persen, diikuti oleh MPR dan DPD yang masing-masing mendapatkan 62 persen. Pada posisi tiga terbawah, terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kepercayaan 61 persen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hanya meraih 58 persen, dan partai politik yang berada di posisi terendah dengan tingkat kepercayaan sebesar 51 persen.
Rizka menyoroti bahwa penurunan kepercayaan terhadap KPK merupakan catatan penting. “KPK ini juga catatan penting karena pernah menjadi lembaga yang kepercayaannya paling tinggi atau tinggi sekali di antara lembaga penegak hukum yang lain. Tapi sekarang KPK turun di bawah hanya menyisakan 61 persen yang percaya,” jelasnya.
Tren kepercayaan terhadap institusi ini, menurut Rizka, menunjukkan bahwa TNI dan Presiden selalu menduduki posisi teratas dalam survei-survei sebelumnya sejak Mei 2022. “Kita lihat seperti apa trendnya, TNI dan Presiden selalu berada di atas dibandingkan lembaga-lembaga lain. Walaupun sempat mengalami penurunan juga di 2023. Mulai dari Februari sampai Oktober. Kemudian rebound, naik kembali kepercayaan warga pada mereka,” pungkasnya.
Metode yang digunakan dalam survei ini adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil ini memberikan gambaran yang jelas mengenai persepsi masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang ada di Indonesia saat ini.
Dengan hasil survei ini, diharapkan lembaga-lembaga yang mendapatkan tingkat kepercayaan rendah, seperti KPK, DPR, dan partai politik, dapat melakukan evaluasi dan perbaikan agar kepercayaan publik dapat meningkat kembali di masa mendatang.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan belum mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola batu bara yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset hingga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Rudi Margono mengungkapkan pesan yang diberikan Jaksa Ag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA), hingga kini belum ditahan meski telah d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden RI
PEMERINTAHAN
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Batu Bara, Ny. Henny Heridawaty Baharuddin didampingi Wakil Ketua
PEMERINTAHAN
SIBOLANGIT Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., mengunjungi kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN di Komisi III DPR RI meminta mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemanasan global diperkirakan telah menyebabkan kerugian besar pada sektor pertanian dunia. Sebuah penelitian terbaru menyebut c
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy membantah tuduhan mengatur pemenang proyek pengadaan smartboard senilai Rp49 mi
HUKUM DAN KRIMINAL