Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Aksi demonstrasi besar-besaran dilakukan para sopir truk dari berbagai komunitas pada Rabu pagi (2/7/2025) di Jakarta.
Para sopir memprotes penerapan kebijakan zero over dimension over load (ODOL) yang dinilai memberatkan pelaku logistik dan sopir angkutan barang.
Titik aksi difokuskan di depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan tuntutan agar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi atau Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersedia menemui mereka.
Sekitar pukul 08.00 WIB, ratusan kendaraan logistik, mulai dari truk hingga mobil bak terbuka, melakukan konvoi dari kawasan Pasar Senen menuju kantor Kemenhub.
Para sopir mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan.
Aksi ini dikomandoi komunitas sopir dari berbagai daerah, termasuk Solidaritas Komunitas Independen Bakul (SKIB) dan organisasi truk lainnya.
Dalam orasinya, salah satu koordinator aksi, Cahyadi, menegaskan bahwa para sopir menolak keras aturan ODOL jika tidak disertai kebijakan kompensasi yang adil.
"Zero ODOL ini akan membunuh kami pelan-pelan. Kami bukan menolak aturan, tapi kami minta keadilan. Kalau muatan dikurangi, perusahaan juga harus naikkan tarif. Jangan kami terus yang ditekan," kata Cahyadi di lokasi aksi.
Para sopir juga menyoroti maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme di sejumlah jalur distribusi.
Cahyadi mengungkapkan, dalam setahun sopir bisa kehilangan hingga Rp150 juta karena harus membayar "jatah" preman.
"Kami minta jaminan keamanan dari negara. Kalau mau tertibkan ODOL, tertibkan juga preman jalanan dan pungli-pungli yang kami hadapi tiap hari," tambahnya.
Dalam pantauan di lapangan, aksi berlangsung damai namun penuh semangat.
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI