KPK Kejar Asal Uang Setoran 16 Kepala OPD ke Bupati Tulungagung, Potensi Korupsi Lanjutan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pihak terkait segera mengajukan tambahan anggaran untuk pemulihan bencana di Sumatera.
Permintaan ini disampaikan Purbaya usai menghadiri Seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026, Jumat (2/1/2026).
"Saya hanya mengimbau sedikit ke BNPB dan pihak-pihak yang menangani bencana, kalau perlu dana, cepat ajukan. Kami dananya sudah siap," ujar Menkeu.Baca Juga:
Purbaya menekankan bahwa korban bencana membutuhkan bantuan cepat agar kebutuhan dasar, seperti hunian sementara, jembatan darurat, dan peralatan, dapat segera terpenuhi.
Dia memastikan ruang fiskal pemerintah siap mendukung pemulihan daerah terdampak.
Hingga akhir 2025, sisa anggaran BNPB tercatat sebesar Rp1,51 triliun. Sebelumnya, BNPB telah mengajukan tambahan anggaran Rp1,4 triliun, termasuk Rp650 miliar untuk bencana di Sumatera.
Menkeu juga mengusulkan agar pencairan dana bencana tidak hanya dilakukan oleh BNPB, tetapi juga melalui Satuan Tugas Darurat Jembatan (Satgas Jembatan).
Satgas ini dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan berada di bawah koordinasi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), untuk membangun jembatan darurat di wilayah terpencil dan terdampak bencana.
Purbaya menegaskan, Satgas Jembatan dapat mengajukan pencairan dana hingga Rp1 triliun dari sisa anggaran BNPB.
Dana ini bisa digunakan untuk melunasi utang pembangunan jembatan, pengadaan alat berat, dan biaya konstruksi lainnya.
Langkah ini diambil setelah laporan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut pembangunan jembatan di sejumlah wilayah terdampak bencana selama ini dilakukan secara swadaya bahkan sampai berutang.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap pemulihan pasca bencana di Sumatera dapat berjalan lebih cepat, aman, dan tepat sasaran.*
(at/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL