DPR Minta Pemerintah Siapkan Skema APBN Hadapi Lonjakan Harga Minyak Dunia
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar
EKONOMI
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan tidak akan menggunakan gajinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga akhir masa jabatan 2029.
Seluruh gaji tersebut rencananya akan disalurkan untuk kegiatan sosial melalui yayasan penggalangan dana Kitabisa.
Sahroni mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pribadinya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia juga memilih menyalurkan dana melalui lembaga filantropi agar penggunaannya dapat dipantau secara terbuka oleh publik.Baca Juga:
"Gaji saya sebagai anggota DPR akan diserahkan ke yayasan Kitabisa agar dapat dipergunakan membantu mereka yang membutuhkan," kata Sahroni saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Menurut dia, sistem penyaluran dana akan dilakukan secara otomatis melalui mekanisme auto-debet dari rekening pribadinya. Gaji yang diterima dari Sekretariat Jenderal DPR akan langsung dialihkan ke rekening Kitabisa setiap bulan.
Sahroni menilai mekanisme tersebut penting agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
"Kalau disalurkan sendiri kadang ada yang tahu dan ada yang tidak. Kalau melalui lembaga yang terbuka seperti Kitabisa, semua bisa dipantau di ruang publik," ujarnya.
Politikus dari Partai NasDem itu juga menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab moral setelah dirinya sempat menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.
Sebelumnya, Sahroni kembali aktif sebagai anggota DPR RI setelah menjalani sanksi nonaktif selama enam bulan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Ia kini kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029, menggantikan Rusdi Masse yang keluar dari Partai NasDem dan DPR RI.*
(tm/dh)
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat ke level Rp16.863 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa, 10 Ma
EKONOMI
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dapat digelar secara langsung maupu
POLITIK
PEKANBARU Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara Gubernur Riau nonaktif Abdul
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Ridwan Sujana,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar hukum tata negara, Selasa (10/3/2026), untuk
POLITIK
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai setelah Bupati Rejang Le
POLITIK
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasi
NASIONAL
SAMOSIR Yayasan Pusuk Buhit secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Tebar Sejuta Bibi
NASIONAL