JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengasuhan Anak sebagai payung hukum untuk memperkuat perlindungan anak, menyusul kasus kekerasan di daycare Little Aresha, Yogyakarta.
Kasus tersebut melibatkan kekerasan terhadap 53 anak yang terjadi di daycare yang berada di wilayah Umbulharjo. KPAI menilai peristiwa ini menjadi alarm serius bagi sistem pengasuhan anak di Indonesia.
"Tragedi ini harus menjadi alarm keras agar kita membangun sistem perlindungan anak yang benar-benar mencegah, bukan hanya bereaksi setelah kejadian," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, Senin (27/4/2026).Baca Juga:
KPAI mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus tersebut. Namun, pihaknya menegaskan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup tanpa pembenahan sistem pengasuhan secara menyeluruh.
Jasra menjelaskan, banyak orang tua terpaksa menitipkan anak ke daycare karena tekanan ekonomi dan keterbatasan waktu kerja. Kondisi ini membuat kebutuhan akan layanan pengasuhan meningkat, namun tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai.
Ia juga menyoroti masih maraknya daycare tidak berizin yang menawarkan layanan murah, namun minim standar keamanan dan pengawasan terhadap anak.
Selain itu, rendahnya kesejahteraan dan minimnya pelatihan bagi pengasuh disebut turut menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak di fasilitas tersebut.
"Kita butuh langkah besar. Negara tidak boleh absen ketika anak kehilangan hak pengasuhan yang layak," tegasnya.
KPAI juga meminta pemerintah daerah melakukan audit dan penertiban menyeluruh terhadap seluruh daycare di Indonesia, serta mengimbau orang tua lebih selektif dalam memilih tempat pengasuhan anak.*
(in/dh)
ACEH SINGKIL Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan dalam mendorong
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendapat sorotan setelah berhasil membawa Kota Medan meraih penghargaan nasional di bidan
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Surya memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke30 yang digelar di halaman Kan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang juga terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Immanuel Ebenez
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dua saksi dari kalangan biro perjalanan haji dan umrah dalam penyidikan kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) bank Mohammad Ilham Pradipta kembali digelar di Pengadilan Militer
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Polres Tanjung Jabung Timur menggelar apel gabungan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di halaman Map
NASIONAL
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas&039ud menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada publik terkait polemik yang belakangan me
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung
NASIONAL
TANJUNG TIRAM Suasana penuh kekhusyukan dan keagamaan menyelimuti pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) Tingkat Kecamatan Tanj
AGAMA
