DPR Dorong RUU Satu Data, Digadang Jadi Solusi Utama Bansos Salah Sasaran

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meyakini Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan bantuan sosial (bansos) yang selama ini kerap tidak tepat sasaran.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai Indonesia masih menghadapi kendala besar dalam pengelolaan data nasional yang terfragmentasi. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak langsung pada efektivitas berbagai program pemerintah.

"Kita bersyukur setelah 80 tahun ini, kita sekarang sedang berupaya untuk membangun sebuah sistem bagaimana data-data yang selama ini kita miliki itu bisa terintegrasi," kata Doli, Minggu (24/5/2026).

Baca Juga:

• Diduga Sopir Mengantuk, Mobil Rombongan Gus Hilman Tabrak Truk di Tol Paspro

Ia mencontohkan, masalah paling sering terjadi terlihat dalam penyaluran bantuan sosial, di mana masih banyak warga yang merasa berhak menerima bantuan namun tidak terdata, sementara di sisi lain terdapat penerima yang tidak sesuai kriteria.

"Contoh yang paling konkret adalah ketika kita menghadapi bantuan sosial, itu selalu ada masalah," ujarnya.

Selain bansos, Doli juga menyebut persoalan data kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Karena itu, ia mendorong agar RUU Satu Data Indonesia segera disahkan untuk membangun basis data kependudukan yang lebih terintegrasi.

"Dengan adanya Undang-Undang Satu Data Indonesia ini, kita sudah punya sistem database kependudukan yang lebih sistematis," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data nasional agar sinkronisasi data pusat dan daerah berjalan optimal.

Senada, Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo menilai perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu penyebab utama tidak tepatnya sasaran bansos.

"Kadang data dari pusat dengan data di daerah itu berbeda," ujarnya.

Firman berharap dengan adanya penyelarasan data nasional, penyaluran bantuan sosial ke depan dapat lebih akurat dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Sehingga mereka yang berhak akan tepat sasaran," pungkasnya.*

(oz/dh)

DPR Resmi Setujui 68 RUU Prioritas 2026, RUU Polri hingga Perampasan Aset Masuk Daftar

Prabowo Soroti Penyaluran Bansos PKH yang Belum Tepat Sasaran, Minta Data Nasional Disinkronkan

Puan Akui Pembahasan RUU Pemilu Makin Mepet, DPR Sudah Mulai Komunikasi dengan Parpol

Baleg DPR Temui Komunitas Adat Danau Toba, RUU Masyarakat Adat Dikebut Tahun Ini

Kunjungan Prabowo ke Miangas Dinilai Jadi Sinyal Kuat Percepatan RUU Daerah Kepulauan

PDIP Tolak RUU Pemilu Jadi Inisiatif Pemerintah, Yusril Sebut Pemerintah Bersikap Pasif Menunggu DPR