DPRD Sumut Minta Harga Tiket PRSU Ditinjau Ulang, Dinilai Masih Terlalu Mahal bagi Masyarakat
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, meminta penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijaka
NASIONAL
MEDAN - Anggota DPRD Sumatra Utara, Benny Harianto Sihotang, menemui ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (7/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Benny menerima berbagai aspirasi yang disampaikan para pengemudi, mulai dari penerapan potongan aplikasi sebesar 8 persen hingga dorongan agar profesi ojol memiliki payung hukum yang jelas.
Di hadapan massa aksi, Benny mengatakan pihaknya telah lebih dulu menyampaikan persoalan tersebut saat bertemu dengan DPR RI.Baca Juga:
Menurut dia, tuntutan para pengemudi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan potongan aplikasi, tetapi juga mencakup layanan dari berbagai platform transportasi dan pengantaran daring.
"Kami telah mendengar tuntutan awalnya adalah terkait dengan 8 persen yang sudah diberlakukan 1 Juli. Namun ada permintaan yang lain terkait dengan mengakomodir Shopee Food, Maxim, Indrive, dan yang lain-lain. Memang ini kan tidak masuk di 8 persen itu," ujar Benny.
Ia mengakui, setelah mempelajari persoalan yang dihadapi para pengemudi, masalah yang mereka hadapi ternyata lebih kompleks dibanding sekadar besaran potongan aplikasi.
Menurutnya, penerapan potongan 8 persen belum tentu berdampak langsung pada peningkatan pendapatan para pengemudi.
"Jadi kami baru-baru bisa menelaah ini, saya khususnya. Yang lalu kan 8 persen, ternyata bukan itu saja, ada hal lain di dalamnya. Jadi kami juga mendengar jeritan dari Bapak Ibu bahwa potongan 8 persen diberlakukan bukan otomatis penghasilan naik," katanya.
Selain persoalan tarif potongan aplikasi, Benny mengatakan DPRD Sumut akan mengawal aspirasi para pengemudi terkait pembentukan undang-undang yang mengatur profesi ojek online.
Menurutnya, regulasi tersebut penting agar para pengemudi memiliki kepastian hukum dan perlindungan dalam bekerja.
"Dan untuk undang-undang kami akan mengawal ini, kalau dibilang kapan undang-undangnya, informasi yang kami terima dari kawan-kawan di Baleg DPR RI sedang berproses. Untuk itu kita kawal. Kami dari DPRD menerima ini, kemudian akan menyampaikan ini kepada pimpinan, dan menyampaikan ini ke Jakarta," ungkapnya.
Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online dari berbagai aplikasi menggelar aksi bertajuk 707 di depan Gedung DPRD Sumut.
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, meminta penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijaka
NASIONAL
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, dipastikan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara membantah informasi yang beredar mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai penerapan potongan aplikasi sebesar 8 p
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Siantar, Senin (6/7/2026). Dalam kunjungan ters
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun mempercepat pemanfaatan pasar relokasi sementara bagi pedagang korban kebakaran Pasar Inpres Se
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, memimpin apel pelepasan Kontingen Cabang Gerakan Pramuka Labuhanbatu Selatan
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menghadiri kegiatan santunan bagi 72 anak yatim di Desa Perlabian, Kecamatan
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, meninjau langsung lokasi terdampak angin puting beliung di Kecamatan Pematang Bandar,
PEMERINTAHAN
MEDAN Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026). Dalam aksi ters
PERISTIWA