Herry Dahana: Indonesia Emas 2045 Tidak Cukup dengan Slogan, Butuh Kerja Nyata dan Pemerintahan Bersih
JAKARTA Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan. Di
NASIONAL
MEDAN - Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, meminta penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijakan harga tiket masuk yang dinilai masih terlalu tinggi.
Menurutnya, tarif tersebut berpotensi mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung sehingga tujuan PRSU sebagai ajang promosi pembangunan dan potensi daerah tidak tercapai secara maksimal.
Pada penyelenggaraan tahun ini, harga tiket masuk PRSU ditetapkan sebesar Rp35.000 pada hari biasa dan Rp75.000 pada akhir pekan.Baca Juga:
Hendra mengatakan, sejak awal PRSU hadir sebagai pesta rakyat yang menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai potensi Sumatera Utara, mulai dari pembangunan, sektor industri, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kebudayaan hingga pariwisata.
Karena itu, menurut dia, masyarakat seharusnya dapat mengakses kegiatan tersebut dengan biaya yang terjangkau.
"Sebenarnya kita berharap target PRSU ini adalah menjadi pesta rakyat, meningkatkan antusiasme masyarakat untuk melihat potensi pembangunan di seluruh kabupaten dan kota, pembangunan industri, sektor swasta, serta berbagai potensi yang ada di Sumatera Utara. Karena itu, jangan sampai masyarakat justru terbebani dengan harga tiket yang tidak terjangkau. Ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara PRSU," kata Hendra, Selasa (7/7/2026).
Ia menegaskan, PRSU bukan sekadar arena hiburan, tetapi juga menjadi etalase pembangunan Sumatera Utara yang menampilkan berbagai capaian pembangunan, kekayaan budaya, potensi ekonomi, hingga produk unggulan dari seluruh kabupaten dan kota.
Menurut Hendra, semakin banyak masyarakat yang datang, maka manfaat penyelenggaraan PRSU juga akan semakin besar.
Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi justru dapat menghambat target jumlah pengunjung yang ingin dicapai oleh penyelenggara.
"Kalau terlalu mahal, saya khawatir target pengunjung yang ingin dicapai tidak akan terpenuhi. PRSU ini kan ingin menarik ratusan ribu masyarakat untuk datang. Kalau masyarakat merasa keberatan, tentu itu akan memengaruhi jumlah pengunjung. Kalau masih memungkinkan, sebaiknya tarif tiket ini dipertimbangkan kembali," ujarnya.
Hendra juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilainya masih memerlukan perhatian.
Menurut dia, tarif masuk sebesar Rp35.000 hingga Rp75.000 cukup memberatkan, terutama bagi pengunjung yang datang bersama keluarga.
Ia menjelaskan, sebagian besar masyarakat datang ke PRSU bersama pasangan, anak-anak, maupun keluarga besar sehingga biaya tiket yang harus dikeluarkan menjadi cukup besar sebelum menikmati berbagai wahana atau membeli produk di dalam area pameran.
"Kalau Rp35 ribu sampai Rp75 ribu, menurut saya masih terlalu tinggi. Rata-rata masyarakat datang ke PRSU membawa keluarga. Ada yang datang berlima, bahkan bisa sampai sepuluh orang. Itu tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Jarang ada yang datang sendirian, biasanya bersama istri, anak-anak, atau keluarga besar. Karena itu, kami berharap harga tiket bisa lebih terjangkau," katanya.
Sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, Hendra memastikan pihaknya akan mendorong penyelenggara melakukan evaluasi terhadap kebijakan tarif tersebut.
Ia berharap pengelola PRSU bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mempertimbangkan kembali besaran harga tiket agar lebih sesuai dengan kemampuan masyarakat.
"Yang pasti kami meminta agar harga tiket masuk disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Harapan kita, semakin banyak masyarakat yang hadir ke PRSU sehingga seluruh potensi yang ditampilkan di arena PRSU dapat dinikmati secara maksimal. Karena itu, kami meminta agar tarif masuk bisa ditinjau ulang menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat," tegasnya.
Hendra berharap usulan tersebut menjadi perhatian penyelenggara.
Menurut dia, keberhasilan PRSU tidak hanya diukur dari pendapatan penjualan tiket, tetapi juga dari tingginya partisipasi masyarakat dalam mengenal potensi pembangunan, budaya, ekonomi kreatif, serta produk unggulan dari seluruh daerah di Sumatera Utara.* (sp/ad)
JAKARTA Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan. Di
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Samuel F. Silaen menilai pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hal penting yang harus dilakuka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Republik Indonesia mulai memperkuat peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai garda depan dalam penyelesaian berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Industri batu bara Indonesia mulai menghadapi tantangan baru di tengah perubahan peta energi global. Penurunan permintaan dari I
EKONOMI
BANDA ACEH Pengamat ekonomi dan politik Aceh, Dr. Taufiq A. Rahim, menilai pengelolaan proyek gas raksasa Blok South Andaman harus tetap
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari peke
NASIONAL
OlehEphraim NainggolanPEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Neg
OPINI
LANGKAT Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan sosial kepada anakanak panti asuhan. Kali ini
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mend
NASIONAL
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan be
PENDIDIKAN