Program MBG Prabowo Jadi Sorotan Media Asing, Dugaan Korupsi hingga Efektivitas Program Dipertanyakan

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan datang dari sejumlah media internasional yang menyoroti dugaan korupsi, efektivitas penggunaan anggaran, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat dalam pelaksanaan program tersebut.

Sorotan tersebut muncul seiring berkembangnya penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pengadaan program MBG.

Media Asing Soroti Program MBG

Media internasional Al Jazeera yang berbasis di Doha, Qatar, menyebut kasus dugaan korupsi dalam program MBG sebagai salah satu dugaan skandal korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, South China Morning Post (SCMP) yang berbasis di Hong Kong melaporkan bahwa penyelidikan kini berkembang tidak hanya menyasar pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga melibatkan seorang anggota aktif kepolisian dan seorang perwira militer yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan program tersebut.

Baca Juga:

• Polisi Bongkar 12 Lokasi Kasus Korupsi Batu Bara-Asabri, Emas hingga Uang Asing Disita

Program Prioritas Pemerintah

Program Makan Bergizi Gratis mulai dijalankan pada Januari 2025 sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini bertujuan menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak-anak, memperbaiki konsentrasi belajar siswa, sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah membangun hampir 28 ribu dapur di berbagai wilayah Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 3.000 porsi makanan bergizi setiap hari.

Angka Stunting Menurun, Tantangan Masih Besar

Berdasarkan data Bank Dunia yang dikutip Al Jazeera, prevalensi stunting di Indonesia dalam satu dekade terakhir berhasil turun hingga berada di kisaran 20 persen.

Meski demikian, angka tersebut masih tergolong tinggi, terutama di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur yang hingga kini masih menghadapi persoalan akses pangan dan layanan kesehatan.

Penyelidikan Dugaan Korupsi Terus Berkembang

Kasus dugaan korupsi dalam program MBG mencuat setelah aparat menangkap Kepala Badan Gizi Nasional beserta dua wakilnya pada awal Juni 2026.

Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan proyek pengadaan dengan nilai mencapai sekitar 56 juta dolar Amerika Serikat.

Seiring berjalannya penyelidikan, aparat terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Mengutip laporan SCMP, penyidik saat ini memeriksa sedikitnya tujuh orang, termasuk seorang anggota aktif kepolisian dan seorang perwira militer yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan dalam program tersebut.

Besarnya Anggaran Dinilai Berisiko

Program MBG menjadi salah satu program sosial dengan anggaran terbesar di Indonesia.

Pada tahun pertama pelaksanaan, pemerintah mengalokasikan sekitar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat.

Sementara pada tahun 2026, anggaran semula direncanakan mencapai 18,4 miliar dolar Amerika Serikat sebelum akhirnya dikurangi menjadi sekitar 14,7 miliar dolar Amerika Serikat.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, menilai besarnya anggaran yang dikelola dalam waktu singkat berpotensi membuka peluang penyimpangan apabila pengawasan tidak dilakukan secara maksimal.

Menurutnya, semakin panjang rantai distribusi dan pengadaan barang, semakin besar pula potensi terjadinya kebocoran anggaran.

Distribusi Program Dinilai Belum Tepat Sasaran

Selain persoalan dugaan korupsi, pelaksanaan MBG juga mendapat kritik terkait pemerataan distribusi.

Al Jazeera melaporkan lebih dari 18 ribu dapur MBG berada di Pulau Jawa yang secara umum memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik dibanding sejumlah wilayah lain.

Sebaliknya, Papua yang masih memiliki angka stunting cukup tinggi hanya memiliki sekitar 270 dapur, jumlah yang hampir setara dengan Bali yang memiliki tingkat stunting jauh lebih rendah.

Kondisi tersebut memunculkan kritik mengenai prioritas penempatan fasilitas program.

Penerima Manfaat Ikut Dipersoalkan

Sejumlah kalangan menilai sasaran penerima manfaat program belum sepenuhnya tepat.

Anggota Indonesian Mothers Alliance, Annette Mau, mempertanyakan penggunaan anggaran negara yang dinilai belum difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar mengalami kerawanan pangan.

Menurutnya, program akan lebih efektif apabila diarahkan kepada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi serta kelompok rentan lainnya.

Selain itu, berbagai penelitian juga menunjukkan upaya pencegahan stunting lebih efektif jika difokuskan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sementara data pemerintah menunjukkan kelompok tersebut hanya mencakup sekitar lima persen dari total lebih dari 25 juta penerima manfaat sepanjang Januari hingga September 2025.

Ribuan Kasus Keracunan Makanan

Pelaksanaan MBG juga diwarnai persoalan keamanan pangan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat sekitar 33 ribu kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan program MBG hingga April 2026.

Kasus tersebut memunculkan kritik mengenai kesiapan sistem pengawasan kualitas makanan dalam program berskala nasional tersebut.

Ribuan Dapur Dinilai Berlebih

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat hampir 7.000 dapur yang beroperasi melebihi kebutuhan.

Menurutnya, keberadaan dapur tambahan tersebut menghabiskan anggaran insentif hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan.

Pemerintah juga menduga terdapat praktik jual beli izin operasional yang menyebabkan jumlah dapur berkembang di luar kebutuhan riil.

Pengamat Soroti Efisiensi Infrastruktur

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Vid Adrison, menilai pemerintah sebenarnya dapat menghemat anggaran dengan memanfaatkan kantin sekolah yang sudah tersedia.

Menurutnya, sebagian besar sekolah telah memiliki fasilitas yang memahami kebutuhan makanan para siswa sehingga pembangunan ribuan dapur baru dinilai belum tentu menjadi pilihan paling efisien.

Pemerintah Mulai Melakukan Evaluasi

Menanggapi berbagai kritik tersebut, pemerintah mulai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penggunaan anggaran dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pemerintah kemudian memangkas anggaran MBG tahun 2026 dari sekitar 18,4 miliar dolar Amerika Serikat menjadi sekitar 14,7 miliar dolar Amerika Serikat.

Selain itu, Badan Gizi Nasional juga tengah menyusun skema baru yang lebih memprioritaskan ibu hamil, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Prabowo Tegaskan MBG Tetap Dilanjutkan

Di tengah berbagai kritik dan sorotan media internasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Menurutnya, manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh petani, nelayan, serta pelaku usaha lokal yang terlibat dalam rantai pasok pangan.

"Silakan tanya petani, nelayan, dan anak-anak. Apakah program ini diperlukan atau tidak?" ujar Prabowo.

Ia menegaskan bahwa persoalan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat merupakan tanggung jawab negara yang harus terus menjadi prioritas.

"Kalau perut orang lapar tidak segera diisi, mereka bisa meninggal," kata Prabowo.* (tm/dh)

Polisi Bongkar 12 Lokasi Kasus Korupsi Batu Bara-Asabri, Emas hingga Uang Asing Disita

Eks Penyidik KPK Desak Polisi Tangkap Dalang Korupsi Batu Bara Pemicu Blackout

Brankas Dibuka, Polisi Sita 74 Kg Emas dan Uang Rp476 Miliar dari Rumah di Bogor

Isu Kafe de'Clan Milik Jampidsus Febrie Adriansyah Mencuat, Polda Metro Angkat Bicara

Breaking News! Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat TNI

Polisi Sita Rp67,2 Miliar dari de'Clan Signature dan Koin Money Changer, Diduga Terkait Korupsi dan TPPU