JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan penyidik memperoleh izin Presiden sebelum menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, sebagai tersangka.
Pernyataan itu disampaikan Boyamin menanggapi pandangan kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, yang sebelumnya menyebut penetapan tersangka terhadap kliennya seharusnya mendapat persetujuan Presiden.
Menurut Boyamin, ketentuan tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun aturan hukum lainnya.Baca Juga:
"Mana ada penetapan tersangka Febrie dapat izin Presiden? Aturan mana, KUHAP mana, KUHP mana yang mengatur penetapan tersangka seorang Jaksa Agung Muda harus izin Presiden? Ini membuat aturan sendiri," kata Boyamin, Sabtu (18/7/2026).
Boyamin menjelaskan, aturan mengenai pemeriksaan terhadap jaksa telah mengalami perubahan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15 Tahun 2025.
Ia menerangkan, dalam Undang-Undang Kejaksaan sebelumnya memang diatur bahwa pemeriksaan terhadap seorang jaksa memerlukan izin tertulis dari Jaksa Agung. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk sejumlah tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi.
Menurutnya, pengecualian itu juga berlaku untuk tindak pidana yang diancam hukuman mati, kejahatan terhadap keamanan negara, serta tindak pidana khusus.
Boyamin menilai pernyataan Hotman Paris merupakan bagian dari strategi pembelaan sebagai kuasa hukum terdakwa atau tersangka. Ia menyebut setiap advokat memiliki hak untuk menggunakan berbagai pendekatan dalam membela kepentingan kliennya.
Meski demikian, Boyamin menegaskan perhatian publik seharusnya lebih difokuskan pada pembuktian perkara dugaan korupsi yang sedang diproses, bukan pada polemik mengenai perlu atau tidaknya izin Presiden dalam penetapan tersangka.
Ia juga menyinggung dugaan temuan uang dan emas dalam perkara tersebut yang menurutnya perlu dijelaskan secara terbuka agar dapat dipahami masyarakat.
Selain itu, Boyamin mengingatkan bahwa selama ini penetapan tersangka maupun penahanan terhadap pejabat negara, termasuk menteri, tidak pernah mensyaratkan adanya izin Presiden apabila alat bukti dinilai telah memenuhi ketentuan hukum.
Menurutnya, proses penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai aturan perundang-undangan tanpa dipengaruhi tafsir yang tidak memiliki dasar hukum.* (oz/dh)
JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea mempertanyakan proses hukum dalam perkara dugaan suap yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui penerapan program biodiesel B50. Kebijakan ini dinilai mamp
EKONOMI
JAKARTA Realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 dinilai menunjukkan bahwa daya tarik ekonomi nasional masih tetap terjaga di te
EKONOMI
JAKARTA Beredar narasi di media sosial yang menyebut Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengajak masyarakat berbelanja Rp1 j
NASIONAL
LOMBOK TENGAH Persiapan menuju ajang MotoGP Mandalika 2026 terus dikebut. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism De
NASIONAL
YOGYAKARTA Pemerintah memastikan pendanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebesar Rp240 triliun telah tersedia untuk menduku
EKONOMI
ROKAN HILIR Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menindaklanjuti keluhan seorang guru terkait kondisi sekolah yang mengalami k
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menyoroti proses penetapan tersangka terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tinda
NASIONAL
JAKARTA Polemik terkait proses hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah masih menjadi perhatian
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendorong adanya aturan tegas bagi sopir maupun pemilik kendaraan angkutan yang melanggar
NASIONAL
