Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Indeks tersebut menilai kota melalui lima dimensi, yakni aktivitas bisnis, modal manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik.
Namun, Budi mengingatkan agar kenaikan peringkat tersebut tidak menjadi alasan untuk berpuas diri.
"Jadi jangan puas hanya karena peringkat naik tiga tingkat. Kita harus bertanya, apa yang membuat Jakarta benar-benar diperhitungkan dalam jaringan kota dunia?" ujar Budi.
Menurut Kearney, indeks kota global tidak hanya mengukur aktivitas bisnis, tetapi juga kualitas modal manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik.
Jakarta Sudah Punya Modal, tetapi Pekerjaannya Belum Selesai
Dari sisi konektivitas, Jakarta telah memiliki jaringan transportasi publik seperti MRT, LRT, dan TransJakarta yang terus dikembangkan.
Ekosistem digital dan pusat data juga menjadi bagian dari modal Jakarta untuk masuk lebih jauh ke dalam ekonomi global.
Namun, Budi menilai pembangunan kota global tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur.
Masalah banjir, sampah, kemacetan, polusi udara, sanitasi, dan kualitas lingkungan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
"Tidak masuk akal kita bicara kota global kalau persoalan dasar seperti banjir, sampah, sanitasi dan kualitas udara belum selesai," katanya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri masih menempatkan sejumlah persoalan dasar perkotaan sebagai prioritas pembangunan.
Dalam informasi APBD 2026, misalnya, pengendalian banjir, penanganan sampah, mobilitas, infrastruktur kota, peningkatan modal manusia, serta ketahanan iklim masuk dalam program prioritas.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI