Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Budi menilai Jakarta membutuhkan indikator keberhasilan yang lebih konkret.
Menurut dia, keberhasilan kota global seharusnya dapat dilihat dari kemampuan anak Jakarta menguasai bahasa asing, memperoleh sertifikasi internasional, masuk ke sektor jasa formal, mendapatkan pekerjaan dengan upah layak, dan mampu bersaing di pasar kerja global.
Dengan demikian, keberhasilan Jakarta tidak hanya diukur dari kenaikan peringkat dalam indeks internasional.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah warga Jakarta ikut mengalami peningkatan kualitas hidup dan kesempatan ekonomi.
Sebab, kota global bukan hanya tentang seberapa tinggi gedungnya, seberapa besar investasinya, atau seberapa tinggi peringkatnya.
Kota global juga berkaitan dengan kualitas manusia yang tinggal di dalamnya.
Jakarta 500 Tahun: Global untuk Siapa?
Momentum 500 tahun Jakarta pada 2027 dapat menjadi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar.
Setelah pusat pemerintahan bergeser ke Ibu Kota Nusantara, Jakarta harus membangun peran ekonomi yang baru tanpa kehilangan orientasi pada masyarakat.
UU Nomor 2 Tahun 2024 telah memberikan arah Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.
Dalam kerangka tersebut, Jakarta diarahkan menjadi pusat perdagangan, jasa, jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.
Namun, Budi menilai pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI