Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Misalnya, pendidikan jasa keuangan di Jakarta Pusat, logistik dan kepelabuhanan di Jakarta Utara, serta ekonomi kreatif dan digital di Jakarta Selatan.
Di tingkat masyarakat, pusat vokasi modern juga dapat dikembangkan lebih dekat dengan permukiman warga.
"Kalau Jakarta ingin menjadi kota global, anak dari Cilincing harus punya peluang yang sama untuk masuk ekonomi global seperti anak dari Pondok Indah," kata Budi.
Pesannya, pembangunan Jakarta tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada investor dan ekspatriat, sementara warga Jakarta sendiri hanya menjadi penonton.
Murah Bukan Berarti Gratis, Berkelanjutan Bukan Berarti APBD Selamanya
Budi juga menekankan bahwa pendidikan berkualitas tidak harus selalu dimaknai sebagai seluruh layanan diberikan secara gratis oleh pemerintah.
Menurut dia, yang lebih penting adalah menekan beban keluarga sekaligus memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas.
Untuk menjaga keberlanjutan, ia mengusulkan skema dana abadi pendidikan yang dapat diisi dari sumber pendapatan non-APBD, termasuk pemanfaatan naming right atau kontribusi dari ekosistem usaha.
Ia juga mengusulkan agar perusahaan global yang berinvestasi di Jakarta terlibat langsung dalam pengembangan sekolah kejuruan.
Bukan sekadar CSR seremonial, melainkan kerja sama dalam penyusunan kurikulum, sertifikasi, teknologi, dan penyaluran lulusan.
Dengan begitu, investasi asing tidak hanya diukur dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat melalui peningkatan kualitas tenaga kerja.
Ukuran Kota Global Jangan Hanya Peringkat
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI