Peringatan Darurat: Cabut KUHAP Orde Baru, Sahkan RKUHAP Yang Reformis

Kalau RKUHAP sudah disahkan, kasus pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo dkk harusnya bisa diselesaikan dengan Restoratif Justice.

Di KUHAP 1981 tidak diatur keharusan adanya kamera pengawas saat pemeriksaan tersangka.

Di RKUHAP setiap pemeriksaan tersangka wajib dilengkapi kamera pengawas yang bisa digunakan untuk kepentingan pembelaan.

Di KUHAP 1981 tidak ada jaminan imunitas advokat, di RKUHAP imunitas advokat dijamin dan profesi advokat dikategorikan sebagai penegak hukum.

Dengan demikian advokat bisa lebih maksimal membela kepentingan warga negara yang didampingi.

Sudah terbukti KUHAP 1981 membuak ruang besar terjadinya kesewenang-wenangan dan kriminalisasi yang dilakukan aparat penegak hukum dan karenanya harus segera dicabut.

Jangan sampai anda menjadi korban berikutnya.

Jika RKUHAP disahkan maka semakin kecil ruang terjadinya kriminalisasi dan kesewenang-wenangan terhadap warga negara.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Koordinator Aliansi Mahasiswa Nusantra (Aman).

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Tak Ada Pencatutan Nama LSM dalam Pembahasan KUHAP

Tribunal Internasional Vonis Mati Mantan PM Bangladesh, Sheikh Hasina

Sheikh Hasina Dijatuhi Hukuman Mati atas Perintah Pembantaian Demonstran

MK Tegaskan Batas Penempatan Anggota Polri di Jabatan ASN: Netralitas Harus Dijaga

Pansel Komisi Yudisial Ajukan 7 Calon Anggota ke DPR, Fit and Proper Test Digelar Hari Ini

Kapolda Metro Jaya Ajak Siswa Jadi Polisi Sekolah, Fokus Cegah Perundungan dan Narkoba