Alasan di Balik Perampingan Besar-besaran
Data yang diungkap pihak BP BUMN menunjukkan alasan kuat di balik kebijakan ini.
Dari sekitar seribu BUMN yang ada, lebih dari separuhnya tercatat dalam kondisi merugi, dengan total kerugian langsung yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.
Selain kerugian langsung, negara juga menanggung kerugian tidak langsung akibat inefisiensi operasional dan rantai transaksi berlapis antaranak perusahaan, yang nilainya disebut-sebut juga mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.
Gabungan dari kerugian langsung maupun tidak langsung tersebut membuat potensi keuntungan negara dari sektor BUMN hilang dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya.
Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mengambil langkah tegas berupa konsolidasi dan penutupan perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak lagi produktif.
Sinyal Positif di Tengah Proses Pembenahan
Meski proses pembersihan masih terus berjalan, Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas capaian yang mulai terlihat.
Ia menyebut bahwa dalam satu tahun terakhir, kinerja keuangan BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan beberapa perusahaan bahkan sudah mulai mencatatkan laba, sesuatu yang menurutnya tidak lepas dari peran Danantara dalam proses transformasi tersebut.
Ke depan, pemerintah berharap BUMN yang tersisa dapat tampil dengan struktur organisasi yang lebih rasional, tata kelola yang transparan, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.*
*) Penulis adalahMahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
GAYO LUES Perjuangan para prajurit TNI membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman Aceh mendapat perhatian. Dengan medan yang sul
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial RA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan. Di
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Samuel F. Silaen menilai pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hal penting yang harus dilakuka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Republik Indonesia mulai memperkuat peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai garda depan dalam penyelesaian berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Industri batu bara Indonesia mulai menghadapi tantangan baru di tengah perubahan peta energi global. Penurunan permintaan dari I
EKONOMI
BANDA ACEH Pengamat ekonomi dan politik Aceh, Dr. Taufiq A. Rahim, menilai pengelolaan proyek gas raksasa Blok South Andaman harus tetap
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari peke
NASIONAL
OlehEphraim NainggolanPEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Neg
OPINI
LANGKAT Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan sosial kepada anakanak panti asuhan. Kali ini
PEMERINTAHAN
