Prabowo Tutup 750 BUMN Merugi, Langkah Berani demi Efisiensi Anggaran Negara

Oleh:Ephraim Nainggolan

PEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Presiden Prabowo Subianto memastikan lebih dari 750 perusahaan pelat merah akan ditutup sebagai bagian dari upaya besar- besaran menekan pemborosan anggaran negara.

Baca Juga:

• Wakapolda Aceh Sambut Kedatangan Mendagri Tito Karnavian, Tinjau Infrastruktur Bencana di Aceh

Rencana ambisius ini disampaikan Prabowo saat menutup acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Minggu (28/6/2026).

Di hadapan sekitar 2.600 guru besar, dosen, dan ilmuwan dari seluruh Indonesia, Presiden memaparkan bahwa proses pembersihan BUMN sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa waktu terakhir.

Dari Seribu Lebih Jadi Tinggal 250 Perusahaan

Menurut Prabowo, jumlah BUMN beserta seluruh anak dan cucu usahanya saat ini mencapai lebih dari 1.000 entitas.

Ia menyebut sebanyak 200 perusahaan sudah lebih dulu ditutup, dan proses tersebut akan terus berlanjut hingga jumlah total BUMN menyusut drastis.

Dalam forum tersebut, Presiden bahkan sempat bertanya langsung kepada Chief Operating Officer (COO) Danantara yang juga menjabat Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, mengenai target akhir perampingan.

Dony menjawab bahwa jumlah ideal BUMN ke depan diperkirakan berada di kisaran 250 perusahaan saja.

Prabowo pun menegaskan bahwa dengan target tersebut, artinya lebih dari 750 BUMN pada akhirnya akan ditutup atau dikonsolidasikan

Ia menyoroti besarnya beban biaya operasional selama ini, mulai dari gaji direktur utama, jajaran direksi, hingga dewan komisaris di setiap perusahaan yang jumlahnya sangat banyak namun tidak semuanya menghasilkan keuntungan.

Presiden menegaskan bahwa dana yang dikeluarkan untuk membiayai struktur organisasi tersebut adalah uang rakyat, sementara sejumlah perusahaan justru tidak kunjung mencatatkan laba dan hanya menghabiskan biaya overhead.

Dipastikan Tidak Ada PHK

Kabar penutupan ratusan BUMN ini sempat memunculkan kekhawatiran soal nasib para karyawan.

Namun, Dony Oskaria memastikan bahwa proses perampingan tidak akan disertai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ia menjelaskan seluruh pegawai dari perusahaan yang ditutup akan tetap dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam entitas hasil konsolidasi.

Danantara sendiri saat ini tengah melakukan proses streamlining terhadap lebih dari seribu perusahaan BUMN, dengan target akhir tersisa sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang lebih ramping dan efisien.

Presiden menargetkan seluruh proses transformasi ini dapat rampung dalam waktu dua tahun ke depan.

Alasan di Balik Perampingan Besar-besaran

Data yang diungkap pihak BP BUMN menunjukkan alasan kuat di balik kebijakan ini.

Dari sekitar seribu BUMN yang ada, lebih dari separuhnya tercatat dalam kondisi merugi, dengan total kerugian langsung yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Selain kerugian langsung, negara juga menanggung kerugian tidak langsung akibat inefisiensi operasional dan rantai transaksi berlapis antaranak perusahaan, yang nilainya disebut-sebut juga mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

Gabungan dari kerugian langsung maupun tidak langsung tersebut membuat potensi keuntungan negara dari sektor BUMN hilang dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya.

Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mengambil langkah tegas berupa konsolidasi dan penutupan perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak lagi produktif.

Sinyal Positif di Tengah Proses Pembenahan

Meski proses pembersihan masih terus berjalan, Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas capaian yang mulai terlihat.

Ia menyebut bahwa dalam satu tahun terakhir, kinerja keuangan BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan beberapa perusahaan bahkan sudah mulai mencatatkan laba, sesuatu yang menurutnya tidak lepas dari peran Danantara dalam proses transformasi tersebut.

Ke depan, pemerintah berharap BUMN yang tersisa dapat tampil dengan struktur organisasi yang lebih rasional, tata kelola yang transparan, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.*

*) Penulis adalahMahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area

Wakapolda Aceh Sambut Kedatangan Mendagri Tito Karnavian, Tinjau Infrastruktur Bencana di Aceh

Bobby Nasution Bangun SMK Pariwisata Berasrama di Samosir, Seluruh Biaya Ditanggung Pemprov Sumut

RSUD Pirngadi Jadi Sorotan DPRD Medan, Mulai dari Pendapatan BLUD hingga Kekurangan Dokter Spesialis

DPRD Sumut Minta Harga Tiket PRSU Ditinjau Ulang, Dinilai Masih Terlalu Mahal bagi Masyarakat

Menhub Akui Ada Perbedaan Tafsir Potongan Aplikasi 8 Persen, Aplikator Diminta Beri Penjelasan ke Pengemudi Ojol

Bupati Simalungun Alokasikan Rp15,3 Miliar Bangun Jalan Perumnas Batu VI–Karang Sari Saat Kunjungan Kerja ke Kecamatan Siantar