Supris Resmi Bergabung, Koti Pemuda Pancasila Sumut Gelar Syukuran dan Santuni Puluhan Anak Yatim
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
Oleh:Margarito Kamis
INDONESIA harus diakui, mengambil rute organik yang berbeda dengan premis dasar liberalisme dan kapitalisme, dua kembaran mematikan ini.
Jalan berbeda ini, harus diakui dipilih secara sadar dan sengaja oleh pembentuk UUD 1945.Baca Juga:
Sejak awal, mereka memilih membiarkan organisasi pemerintah besar ikut mengurus detail kehidupan masyarakat.
Dan sumberdaya alam, dalam pilihan sadar ini, digunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat, paling tidak kemakmuran bersama.
Dijalur premis filosofis pilihan para pembentuk UUD 1945 itu, kebijakan politik untuk kemakmuran rakyat, tidak dapat dikualifikasi sebagai kebijakan "interfensi – campur tangan".
Itu sebabnya mereka menciptakan pasal 33 dan 34 UUD 1945. Kebijakan di bidang sumberdaya ekonomi, terutama alam, dalam konteks itu, mutlak diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Prakarsa Presiden
Imprialisme dan kapitalisme, teridentifikasi oleh pembentuk UUD 1945, sebagai anak kandung liberalisme, yang menyengsarakan warga pribumi.
Itu sebabnya mereka menolak meminimalkan peran pemerintah, sesuai premis organik dasar liberalisme.
Tidak mungkin kemakmuran datang melalui persaingan liar, begitu tesis tak tersurat mereka.
Pemerintah, untuk alasan itu, harus mengurus kesejahteraan rakyat.
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
DELI SERDANG Dugaan keracunan setelah sejumlah siswa SMAN 1 Lubukpakam mengalami sakit perut usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG)
PERISTIWA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yan
EKONOMI
OlehMargarito KamisINDONESIA harus diakui, mengambil rute organik yang berbeda dengan premis dasar liberalisme dan kapitalisme, dua kembara
OPINI
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (k
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan hujan deras menjadi salah satu cara efektif untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menghapus pidana tambahan berup
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang meninjau pembangunan gedung kantor dinas di kawasan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan swasembada pangan merupakan bagian penting dari kedaulat
EKONOMI
JAKARTA Polri mencatat sebanyak 112 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL