Presiden Prabowo di Rute Konstitusi "Welfare State"

Kalau gerak pemerintah memasuki semua rindu semulia di atas, disambut cibiran keras sebagai gerak progresif gila, bahkan sosialis tak beraturan dan angkuh, bukan welfare state khas UUD 1945, hormati saja.

Bermurah hati, dan berkhidmat pada derita warga fakir, persis murah hatinya Gladstone dalam memperbaiki kehidupan para pelacur London, jelas logis untuk timbangan moralitas UUD 1945.

Kemurahan hati pemimpin dalam memperbaiki martabat orang fakir, itulah inti pesan tanpa suara pembentuk UUD 1945.

Konsisten di jalan itu, sebagaimana konsistennya Khalifa Umar Bin Abdul Aziz mengayuh pemerintahannya, yang singkat itu, selalu penting.

Sepenting itu juga keharusan membangun birokrasi yang peka, yang tidak ekstraktif – korup dan kolutif - seperti BGN mengelola MBG beberapa waktu lalu.

Welfare state, selalu membutuhkan keberpihakan konsisten, tanpa syarat, dari pemerintah, khususnya Presiden.

Itulah alasan utama mengapa para pembentuk UUD 1945 menaruh presiden sebagai integrator utama gagasan-gagasan welfare state, dan mewujudkannya secepat yang diperlukan dengan adab khas orang berharkat dan bermartabat.

Andai dalam percepatan dan perluasannya, Presiden tidak perlu marah hanya karena orang tak berhenti mencibir, apapun substansinya, termasuk progresif tak beraturan.

Tidak perlu juga meminta mereka memeriksa ulang, mendalami lagi beningnya impian para pembentuk UUD 1945 tentang untuk apa negara ini dibentuk, dan bagaimana seharusnya pemerintah berkhidmat pada warga yang fakir.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen, Pakar Hukum Tata Negara Indonesia.

Pemkab Labusel Bangun Dua Gedung Kantor Dinas, Bupati Fery: Fasilitas yang Layak Penting untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Zulhas: Tak Ada Negara Maju Tanpa Swasembada

Wapres Gibran Dapat Curhat soal Pembangunan Sabo Dam Tukka Terkendala Harga BBM

Kejagung Sita Aset Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Senilai Rp8,4 Miliar, Ada Rolex hingga Mobil Mewah!

Kurir Online Tunadaksa di Medan Kaget Masuk Desil 6-10: Motor Pinjaman, Tinggal Menumpang

Wapres Gibran: Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap agar Warga Dapat Tempat Tinggal Layak dan Aman