Supris Resmi Bergabung, Koti Pemuda Pancasila Sumut Gelar Syukuran dan Santuni Puluhan Anak Yatim
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
Pemerintahan Otto van Bismark di Jerman pada tahun 1881, yang mengubah rute politik pemerintahannya, dengan kebijakan sistem jaminan sosial, memang tidak dibicarakan dalam perdebatan pembentukan UUD 1945.
Namun, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa mereka, kalau tidak semua, sebagian, terutama Bung Karno, mengetahuinya.
Bung Karno tertulis dalam sejarah pembentukan UUD 1945 sebagai figur yang begitu kaya dengan perspektif, bahkan filosofis Jerman dalam debat pencarian fundasi bernegara.
Bung Karno, dalam debat itu, memang tidak menyebut-nyebut pemerintahan Bismark, tetapi kebijakan-kebijakan sosial Bismark tidak dapat dipisahkan dari filsafat mereka. Bismark, sang pemimpin pemerintahan, hebat bukan saja karena program yang dicetuskannya, tetapi karena prakarsa, dan tekadnya.
Berada di tengah kejatuhan ekonomi hampir di seluruh Eropa, dan sosialisme tak beraturan, yang hanya tahu harus ini dan itu sesuka mereka.
Bismark masuk ketengah masalah itu dengan program sosial. Bismark tidak peduli pada serangan Sosial Demokrat bahwa program itu tidak lebih dari suap politik kepada pemilih agar meninggalkan mereka.
Maju secara konsisten dengan programnya yang memiliki tiga aspek; asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi hari tua, pensiun untuk pekerja yang tidak lagi produktif, membuat jutaan pekera pabrik tertolong.
Namun, harus diakui sukses Bismark, karena Dia memiliki Theodor Lofmann, lawyer dan pegawai negeri, sebagai Menteri Perdagangan, yang habis-habisan menghadapi Reigstaat, dalam balapan politik welfare state ini.
Lohmann ditulis sejarah sebagai sosok utama di lintasan welfare state Bismark, sukses meyakinkan Reichstag dalam pertempuran pembentukan Social Security Act 1881.
Prakarsa mandiri Bismark – pemimpin – dalam mengubah landscap kehidupan rakyat, itu juga yang diperlihatkan William Ewart Gladstone, di Inggris.
Gladstone yang memiliki pendapat pemerintah harus memimpin penciptaan masyarakat yang lebih efisien dan adil, memperluas perannya dalam masyarakat untuk kebebasan dan toleransi.
Politik Inggris segera panas dengan gagasan perbaikan kondisi kerja para buruh, terutama buru angkut batu bara.
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
DELI SERDANG Dugaan keracunan setelah sejumlah siswa SMAN 1 Lubukpakam mengalami sakit perut usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG)
PERISTIWA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yan
EKONOMI
OlehMargarito KamisINDONESIA harus diakui, mengambil rute organik yang berbeda dengan premis dasar liberalisme dan kapitalisme, dua kembara
OPINI
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (k
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan hujan deras menjadi salah satu cara efektif untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menghapus pidana tambahan berup
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang meninjau pembangunan gedung kantor dinas di kawasan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan swasembada pangan merupakan bagian penting dari kedaulat
EKONOMI
JAKARTA Polri mencatat sebanyak 112 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL