KPK Ungkap Celah Korupsi di Pemilu, Dari Suap Penyelenggara hingga Politik Uang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Togap Simangunsong mendorong Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumut untuk segera bertransformasi dalam pengelolaan arsip berbasis digital.
Hal ini dinilainya penting untuk menjawab tantangan zaman dan menghindari kesulitan dalam pencarian data di masa mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Togap saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut di Jalan Brigjen Katamso, Medan, pada Kamis (11/9/2025).
"Arsip merupakan aset penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Banyak kasus di mana kita membutuhkan data lama namun sulit ditemukan karena sistem arsip kita belum terdigitalisasi," ujar Togap Simangunsong.
Selain menyoroti digitalisasi arsip, Sekdaprov juga menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat Sumut.
Menurutnya, angka literasi di provinsi ini masih tergolong rendah dan memerlukan inovasi serta kolaborasi untuk meningkatkannya.
"Kerja sama dengan kabupaten/kota menjadi hal utama, baik dalam penguatan literasi maupun pengelolaan arsip. Kami juga mendorong sinergi dengan BUMD dan berbagai pihak lainnya," tambah Togap.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut Desni Maharani Saragih mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalankan berbagai program literasi yang menyasar pelajar dan masyarakat umum.
"Kami terus melakukan sosialisasi budaya baca dan literasi, khususnya di satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, serta masyarakat umum," jelas Desni.
Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan, antara lain:
- Pengadaan bahan bacaan digital di lima titik baca, masing-masing berisi 1.000 judul e-book.
- Penyediaan koleksi buku fisik berupa:
*Buku layanan anak: 670 eksemplar
*Buku layanan umum: 400 eksemplar
*Buku kedokteran: 315 eksemplar
*Buku agama: 400 eksemplar
- Penerbitan buku karya pengarang lokal Sumut sebanyak 200 eksemplar.
Desni menegaskan, pihaknya juga mulai memperkuat sistem informasi kearsipan digital secara bertahap agar penyimpanan data dapat dilakukan dengan lebih aman, cepat, dan efisien.
Arahan Sekdaprov dan respons cepat dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut menandai komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Penguatan literasi dan digitalisasi arsip dinilai sebagai fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan inklusif.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik. Usul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Jusuf Kalla sebagai senior, mentor, dan idola dinilai mencerminka
POLITIK
JAKARTA Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan praktik pengolahan daging ikan sapusapu di bantaran anak Kali Ciliwun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi tidak semata terjadi saat seseorang menjabat sebagai pejabat publik.
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara mengevakuasi seekor orangutan sumatera (Pongo abelii) dari areal
PERISTIWA
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau masih tinggi. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) tidak hanya berfokus pada fungsi advokasi, tetap
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Kota Medan meraih penghargaan Excellent City in Digital Public Service dalam ajang National Governance Awards di Jakart
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan terhadap Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar alias Bong Kin Phin
HUKUM DAN KRIMINAL