MEDAN– Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) DPRD Medan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk memulai penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari lingkungan internal pemerintahan, termasuk Balai Kota dan Gedung DPRD Medan.
Wakil Ketua F-PSI, Henry John Hutagalung, menekankan bahwa implementasi Perda KTR harus dimulai dari lingkungan pejabat publik sebagai contoh bagi masyarakat.
"Pelaksanaan Perda Kota Medan tentang Kawasan Tanpa Rokok harus diawali di lingkungan Pemkot Medan, termasuk kantor DPRD," ujar Henry dalam pandangan F-PSI terkait Perda KTR,Selasa (30/12/2025).Baca Juga:
Henry juga menambahkan, pengawasan terhadap penerapan Perda harus konsisten dan rutin.
"Pengawasan pelaksanaan Perda ini harus dilakukan secara terus-menerus," katanya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra DPRD Medan menekankan perlunya sosialisasi yang lebih masif dan merata. Ketua Fraksi Gerindra, Tia Ayu Anggraini, mengatakan, "Sosialisasi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk media sosial, iklan layanan masyarakat, dan edukasi lingkungan, karena kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda KTR masih rendah."
Tia juga menyoroti efektivitas penegakan hukum. Menurutnya, sanksi yang ada selama ini belum cukup memberikan efek jera.
"Pemerintah perlu meningkatkan intensitas penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi tegas dan sesuai aturan, serta melibatkan pihak berwenang," ujarnya.
Fraksi Gerindra juga meminta Pemkot Medan menyediakan sarana pendukung KTR, seperti rambu kawasan, fasilitas pengawasan, dan tempat khusus merokok yang memenuhi standar.
Perubahan Perda KTR Kota Medan, yang disahkan dalam rapat paripurna DPRD, menambahkan sejumlah peraturan baru, termasuk sanksi administratif berupa denda Rp 200 ribu bagi perokok yang melanggar.
Dengan langkah ini, Pemkot dan DPRD diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok.*
(ds/dh)
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengkritik keras pihakpihak yang memelesetkan Satuan Pelayanan Progra
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri kembali menunjukkan keakraban saat menghadiri upacara peri
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Nege
POLITIK
JAKARTA Rencana Apple memasuki pasar ponsel lipat kian menjadi sorotan setelah bocoran desain perangkat yang diduga iPhone Ultra beredar
SAINS DAN TEKNOLOGI
BATU BARA Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar upacara yang dipimpin lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana melakukan revitalisasi terhadap SMA Negeri 20 Medan. Proyek tersebut
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan kasus dugaan suap importasi barang dan penerimaan gratifikasi yang meny
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (2/6/2026), di tengah menguatnya
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan Selasa (2/6/2026) dengan penguatan di tengah sentimen hasil review FTSE R
EKONOMI
