Jejak Persahabatan Febrie Adriansyah dan Don Ritto Berakhir di Pusaran Kasus Asabri
JAKARTA Hubungan lama antara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan pengacara Don Ritto kini men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN– Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) DPRD Medan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk memulai penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari lingkungan internal pemerintahan, termasuk Balai Kota dan Gedung DPRD Medan.
Wakil Ketua F-PSI, Henry John Hutagalung, menekankan bahwa implementasi Perda KTR harus dimulai dari lingkungan pejabat publik sebagai contoh bagi masyarakat.
"Pelaksanaan Perda Kota Medan tentang Kawasan Tanpa Rokok harus diawali di lingkungan Pemkot Medan, termasuk kantor DPRD," ujar Henry dalam pandangan F-PSI terkait Perda KTR,Selasa (30/12/2025).Baca Juga:
Henry juga menambahkan, pengawasan terhadap penerapan Perda harus konsisten dan rutin.
"Pengawasan pelaksanaan Perda ini harus dilakukan secara terus-menerus," katanya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra DPRD Medan menekankan perlunya sosialisasi yang lebih masif dan merata. Ketua Fraksi Gerindra, Tia Ayu Anggraini, mengatakan, "Sosialisasi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk media sosial, iklan layanan masyarakat, dan edukasi lingkungan, karena kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda KTR masih rendah."
Tia juga menyoroti efektivitas penegakan hukum. Menurutnya, sanksi yang ada selama ini belum cukup memberikan efek jera.
"Pemerintah perlu meningkatkan intensitas penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi tegas dan sesuai aturan, serta melibatkan pihak berwenang," ujarnya.
Fraksi Gerindra juga meminta Pemkot Medan menyediakan sarana pendukung KTR, seperti rambu kawasan, fasilitas pengawasan, dan tempat khusus merokok yang memenuhi standar.
Perubahan Perda KTR Kota Medan, yang disahkan dalam rapat paripurna DPRD, menambahkan sejumlah peraturan baru, termasuk sanksi administratif berupa denda Rp 200 ribu bagi perokok yang melanggar.
Dengan langkah ini, Pemkot dan DPRD diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok.*
(ds/dh)
JAKARTA Hubungan lama antara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan pengacara Don Ritto kini men
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dugaan korupsi pengadaan mebel senilai Rp48,4 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat terus menjadi perhatian publik. Kejaksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea mempertanyakan proses hukum dalam perkara dugaan suap yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui penerapan program biodiesel B50. Kebijakan ini dinilai mamp
EKONOMI
JAKARTA Realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 dinilai menunjukkan bahwa daya tarik ekonomi nasional masih tetap terjaga di te
EKONOMI
JAKARTA Beredar narasi di media sosial yang menyebut Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengajak masyarakat berbelanja Rp1 j
NASIONAL
LOMBOK TENGAH Persiapan menuju ajang MotoGP Mandalika 2026 terus dikebut. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism De
NASIONAL
YOGYAKARTA Pemerintah memastikan pendanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebesar Rp240 triliun telah tersedia untuk menduku
EKONOMI
ROKAN HILIR Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menindaklanjuti keluhan seorang guru terkait kondisi sekolah yang mengalami k
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menyoroti proses penetapan tersangka terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tinda
NASIONAL