Kubu Roy Suryo Yakin Menang Praperadilan, Klaim Penangkapan Cacat Formil
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan optimistis permohonan praperadilan yang diajukan terhadap Polda Metro Jaya akan dikabulkan o
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga bulan, yang dimulai pada 29 Maret 2026.
Langkah ini diambil untuk memastikan proses pemulihan pascabencana yang disebabkan oleh kejadian hidrometeorologi pada November tahun lalu dapat diselesaikan dengan lebih baik.
Keputusan perpanjangan masa transisi ini diumumkan dalam rapat evaluasi yang dihadiri oleh Forkopimda dan pihak terkait di sebuah kafe di Kota Panyabungan.Baca Juga:
Pj. Sekda Afrizal Nasution menjelaskan bahwa meski sebagian besar masyarakat sudah kembali ke kehidupan normal, sejumlah masalah terkait infrastruktur dan pemulihan belum sepenuhnya selesai.
"Penanganan terhadap infrastruktur seperti jalan, irigasi, serta kegiatan normalisasi belum sepenuhnya maksimal. Ini yang menjadi alasan kami memperpanjang masa transisi ini," ujar Afrizal Nasution.
Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, mengatakan bahwa perpanjangan kali ini adalah yang ketiga kalinya.
Ia menjelaskan bahwa meskipun beberapa usulan yang telah diajukan Pemkab Madina kepada pemerintah pusat sudah ditindaklanjuti, masih ada beberapa yang belum mendapatkan respon.
"Kami berharap kementerian terkait dapat melakukan verifikasi langsung di lapangan," kata Saipullah.
Salah satu prioritas utama Pemkab Madina adalah perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana, seperti ruas jalan Jembatan Merah – Batang Natal.
Usulan perbaikan untuk ruas jalan tersebut sudah diajukan oleh Pemkab dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.
Ketua DPRD Mandailing Natal, H. Erwin Efendi Lubis, turut menyampaikan harapannya agar perbaikan infrastruktur segera dilakukan.
"Masa transisi ini digunakan untuk melanjutkan tindakan pemulihan yang belum selesai. Kami juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah provinsi untuk segera melakukan perbaikan pada jalan Jembatan Merah – Batang Natal," tegas Erwin.
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan optimistis permohonan praperadilan yang diajukan terhadap Polda Metro Jaya akan dikabulkan o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menyatakan optimistis permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengakuan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengaku sempat menerima a
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam tata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengecam keras dugaan aksi kelompok kriminal be
NASIONAL
JAKARTA Maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dinilai menjadi momentum untuk melakukan pembenahan sistem pemilihan kepala da
POLITIK
JAKARTA Polemik mengenai prosesi adat injak kepala kerbau yang diikuti Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan ke Lampung te
POLITIK
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih apresiasi dan keberhasilan se
PEMERINTAHAN
MEDAN Isu MinyaKita yang diduga berbau solar dan sempat menghebohkan masyarakat di sejumlah daerah di Pulau Jawa dipastikan belum ditemu
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebag
NASIONAL