Pemprov Sumut Minta BPBD Diperkuat, Soroti Ancaman Bencana yang Kian Kompleks

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tengah meningkatnya risiko bencana di wilayah tersebut.

Penguatan dianggap krusial untuk memperkuat sistem penanganan bencana dari hulu hingga hilir.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap mengatakan BPBD harus memiliki struktur yang kuat, fungsi yang jelas, dan koordinasi lintas sektor yang efektif, mengingat kompleksitas ancaman bencana di daerah.

Baca Juga:

• Indeks Kerukunan dan Demokrasi Sumut Naik, Pemprov Klaim Iklim Investasi Makin Kondusif

Hal itu disampaikan Sulaiman saat menghadiri Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD di Hotel Four Points by Sheraton Medan, Kamis, 7 Mei 2026.

"Kita harus membangun sistem yang lebih kuat dari hulu ke hilir, mulai dari mitigasi hingga pemulihan," kata Sulaiman.

Ia menyebut Sumut saat ini masih berada dalam masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana besar yang terjadi pada 2025 dan berlangsung hingga pertengahan 2026.

Kondisi tersebut, kata dia, menuntut kesiapsiagaan kelembagaan yang lebih baik.

Menurut Sulaiman, BPBD tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus bersinergi dengan berbagai pihak seperti TNI/Polri, akademisi, dan komunitas relawan.

Karena itu, penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak.

"Keberadaan BPBD yang kuat secara kelembagaan, jelas struktur organisasi, serta tepat dalam pembagian fungsi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi," ujarnya.

Ia juga menyoroti meningkatnya tantangan bencana akibat perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Kondisi tersebut menuntut lembaga penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan responsif.

"Kita harus menghadirkan kelembagaan yang semakin adaptif dan responsif terhadap dinamika risiko bencana yang terus berkembang," kata Sulaiman.

Sementara itu, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Edi Suhermanto, menjelaskan bahwa Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 disusun untuk menyeragamkan pemahaman pemerintah daerah dalam membentuk organisasi BPBD.

"Melalui regulasi ini kita ingin memastikan setiap daerah memiliki kelembagaan yang profesional sesuai tipologi dan tingkat risiko bencananya," ujar Edi.

Ia menambahkan, forum tersebut juga menjadi ruang diskusi untuk menyamakan persepsi antar daerah dalam penguatan tata kelola penanggulangan bencana.*

(ad)

Rico Waas: Pelatihan Keterampilan Tak Cukup Berhenti di Sertifikat, Harus Jadi Jembatan ke Dunia Kerja Nyata

Kemenkop Siapkan Regulasi Baru, Koperasi Nakal Bakal Kena Sanksi

Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, Pengamat: Dampaknya Belum Dirasakan Merata oleh Masyarakat

Istilah Guru Honorer Dihapus, Kini Jadi Guru Non-ASN

Abdul Mu’ti: Banyak Pemda Tak Sanggup Bayar Guru PPPK Paruh Waktu

Tak Mau Dana MBG Bocor, Kemendagri Minta Tata Kelola Diperbaiki: Harus Tepat Sasaran