Pengamat: Batalkan Eksplorasi Blok Andaman Jika Pemerintah Pusat Terus Abaikan Hak Aceh
BANDA ACEH Pengamat ekonomi dan politik Aceh, Dr. Taufiq A. Rahim, menilai pengelolaan proyek gas raksasa Blok South Andaman harus tetap
EKONOMI
"Modal usaha kami telah habis karena seluruh barang dagangan terbakar. Selain itu, kondisi bangunan relokasi masih memerlukan beberapa penyesuaian, terutama terkait sirkulasi udara dan tata letak kios. Jika kami harus melakukan perbaikan secara mandiri, tentu membutuhkan tambahan modal," jelasnya.
Melalui musyawarah, pemerintah dan para pedagang menyepakati sejumlah langkah untuk mempercepat pemanfaatan kios relokasi.
Pedagang diberikan waktu hingga 19 Juli 2026 untuk mulai menempati kios yang telah dialokasikan.
Pemerintah juga menetapkan bahwa kios yang tidak ditempati hingga batas waktu tersebut akan dialihkan kepada pedagang lain yang siap berjualan.
Selain itu, pedagang diperbolehkan menyesuaikan tata letak kios sesuai kebutuhan usaha setelah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan.
Kesepakatan lainnya mencakup kewajiban membuat surat pernyataan bagi pedagang yang mulai beroperasi, kemungkinan penyesuaian bangunan untuk memperbaiki sirkulasi udara dan pencahayaan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, serta penerbitan Kartu Induk Berjualan (KIB) sebagai bagian dari penataan administrasi pasar.
Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap pemanfaatan pasar relokasi dapat mempercepat pemulihan aktivitas perdagangan setelah kebakaran yang melanda Pasar Inpres Serbalawan.
Dengan kembali beroperasinya para pedagang, roda perekonomian masyarakat diharapkan bergerak lebih cepat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga di kawasan tersebut.* (ad)
BANDA ACEH Pengamat ekonomi dan politik Aceh, Dr. Taufiq A. Rahim, menilai pengelolaan proyek gas raksasa Blok South Andaman harus tetap
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari peke
NASIONAL
OlehEphraim NainggolanPEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Neg
OPINI
LANGKAT Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan sosial kepada anakanak panti asuhan. Kali ini
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mend
NASIONAL
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan be
PENDIDIKAN
MEDAN Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan
KESEHATAN
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, meminta penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijaka
NASIONAL
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, dipastikan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara membantah informasi yang beredar mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukt
HUKUM DAN KRIMINAL