Pemkab Simalungun Percepat Pemanfaatan Pasar Relokasi Serbalawan, Dorong Pemulihan Ekonomi Pedagang Korban Kebakaran

SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten Simalungun mempercepat pemanfaatan pasar relokasi sementara bagi pedagang korban kebakaran Pasar Inpres Serbalawan sebagai bagian dari upaya memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi bersama para pedagang dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Camat Dolok Batu Nanggar, Senin (6/7/2026).

Rapat digelar sebagai tindak lanjut arahan Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, untuk mempercepat penggunaan bangunan relokasi yang telah disiapkan pemerintah bagi pedagang yang terdampak kebakaran Pasar Inpres Serbalawan pada 18 Agustus 2025.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Hadiri Santunan 72 Anak Yatim di Perlabian, Ajak Masyarakat Perkuat Kepedulian Sosial

Rapat dipimpin Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, serta dihadiri Kapolsek Dolok Batu Nanggar IPTU Rido Valentino Pakpahan, perwakilan Koramil, Lurah Serbalawan, perwakilan pedagang korban kebakaran, dan pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Simalungun.

Dalam pertemuan itu, Camat Dolok Batu Nanggar menegaskan pemerintah berkomitmen membantu para pedagang agar dapat kembali menjalankan aktivitas usaha secara bertahap.

"Atas arahan Bapak Bupati Simalungun, Pemerintah Kecamatan berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada para pedagang agar proses relokasi dapat berjalan dengan baik," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi pedagang, Pemerintah Kecamatan Dolok Batu Nanggar juga akan menanggung biaya pemakaian listrik selama tiga bulan pertama di lokasi relokasi.

Dukungan serupa disampaikan APPSI Kabupaten Simalungun.

Organisasi tersebut menyatakan siap membantu menciptakan rasa aman bagi para pedagang selama menjalankan usaha di pasar relokasi.

"Kami akan menempatkan petugas keamanan selama 24 jam, baik siang maupun malam, guna memastikan para pedagang dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas perdagangan dengan aman dan nyaman," ungkap perwakilan APPSI Kabupaten Simalungun, Darma Saragih.

Sementara itu, perwakilan pedagang korban kebakaran, M. Sazilli Bakkah, mengaku sebagian pedagang masih menghadapi berbagai kendala untuk kembali berdagang.

Selain kehilangan modal akibat kebakaran, kondisi bangunan relokasi dinilai masih memerlukan sejumlah penyesuaian.

"Modal usaha kami telah habis karena seluruh barang dagangan terbakar. Selain itu, kondisi bangunan relokasi masih memerlukan beberapa penyesuaian, terutama terkait sirkulasi udara dan tata letak kios. Jika kami harus melakukan perbaikan secara mandiri, tentu membutuhkan tambahan modal," jelasnya.

Melalui musyawarah, pemerintah dan para pedagang menyepakati sejumlah langkah untuk mempercepat pemanfaatan kios relokasi.

Pedagang diberikan waktu hingga 19 Juli 2026 untuk mulai menempati kios yang telah dialokasikan.

Pemerintah juga menetapkan bahwa kios yang tidak ditempati hingga batas waktu tersebut akan dialihkan kepada pedagang lain yang siap berjualan.

Selain itu, pedagang diperbolehkan menyesuaikan tata letak kios sesuai kebutuhan usaha setelah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan.

Kesepakatan lainnya mencakup kewajiban membuat surat pernyataan bagi pedagang yang mulai beroperasi, kemungkinan penyesuaian bangunan untuk memperbaiki sirkulasi udara dan pencahayaan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, serta penerbitan Kartu Induk Berjualan (KIB) sebagai bagian dari penataan administrasi pasar.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap pemanfaatan pasar relokasi dapat mempercepat pemulihan aktivitas perdagangan setelah kebakaran yang melanda Pasar Inpres Serbalawan.

Dengan kembali beroperasinya para pedagang, roda perekonomian masyarakat diharapkan bergerak lebih cepat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga di kawasan tersebut.* (ad)

Bupati Labusel Hadiri Santunan 72 Anak Yatim di Perlabian, Ajak Masyarakat Perkuat Kepedulian Sosial

Bupati Simalungun Tinjau Korban Puting Beliung di Pematang Bandar, Salurkan Bantuan untuk 161 Rumah Terdampak

Ratusan Ojol Demo di Kantor Gubernur Sumut, Nilai Perpres 27/2026 Belum Menyejahterakan Driver

Pemprov Sumut Siapkan Prioritas Anggaran Infrastruktur 2027, Perbaikan Jalan Provinsi di Binjai Jadi Sorotan

Wakil Ketua Komisi II DPR Dukung Perpres yang Masukkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter

Ratusan Ojol Geruduk DPRD Sumut, Tagih Janji Potongan Aplikasi Maksimal 8 Persen