Bukan Kekurangan Regulasi, Ini Persoalan Utama Pendidikan di Aceh Menurut Iskandar Muda Hasibuan

Dalam wawancara tersebut, Iskandar menekankan pendidikan harus dipandang sebagai agenda pembangunan manusia.

"Aceh tidak membutuhkan lebih banyak kebijakan pendidikan yang berdiri sendiri-sendiri; Aceh membutuhkan satu arsitektur hukum dan kebijakan pendidikan yang menyatukan amanat UUD 1945, Sistem Pendidikan Nasional, kekhususan UUPA, nilai keislaman Aceh, standar mutu nasional, dan kebutuhan masa depan anak Aceh."

Ia menambahkan:

"Dan saya ingin menambahkan satu hal. Jangan melihat pendidikan sebagai urusan dinas pendidikan semata.Pendidikan adalah urusan pembangunan manusia. Karena itu Gubernur, bupati, wali kota, DPR Aceh, DPRK, Bappeda, dinas keuangan, dinas pendidikan, dinas dayah, perguruan tinggi, masyarakat dan dunia usaha harus melihat pendidikan sebagai agenda bersama Pemerintah Aceh."

Masyarakat Diminta Memiliki Mimpi Lebih Besar

Kepada masyarakat Aceh, Iskandar meminta agar keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah anak yang bersekolah.

"Saya kira masyarakat Aceh harus berani mempunyai mimpi yang lebih besar."

Ia mengajak masyarakat mempertanyakan kualitas manusia yang dihasilkan setelah anak-anak menyelesaikan pendidikan.

"Jangan hanya bertanya:
"Apakah anak-anak Aceh sudah bersekolah?"
Kita harus bertanya:
"Setelah bersekolah, menjadi manusia seperti apa anak Aceh?""

Menurut Iskandar, pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, mampu menggunakan teknologi, kompetitif secara global, mencintai Aceh dan mampu berkontribusi bagi Indonesia.

"Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa banyak kebijakan pendidikan yang dibuat. Ukuran keberhasilan pemerintah adalah berapa banyak masa depan anak yang berhasil diselamatkan dan dikembangkan melalui pendidikan. Itulah menurut saya amanat terbesar konstitusi, Sistem Pendidikan Nasional dan kekhususan Aceh."* (ad)

Mengapa RUU Perampasan Aset Lama Dibahas? Ini Penjelasan Komisi III DPR

Kabar Baik! Inflasi Medan Juli 2026 Hanya 0,05 Persen, Terendah di Sumut

Delapan Ketua PN di Aceh Resmi Dilantik, Ini Pesan Tegas KPT Banda Aceh

Hakim Tolak Perlawanan Eks Menag Yaqut, Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji Berlanjut

Banjir Bandang Nepal-Tibet Tewaskan 165 Orang, Kondisi 45 WNI Dipantau Kemlu

Bebas dari Kasus Korupsi MFF, DPRD Minta Erwin Saleh Kembali Jadi Pejabat Pemko Medan