Bukan Kekurangan Regulasi, Ini Persoalan Utama Pendidikan di Aceh Menurut Iskandar Muda Hasibuan

"Justru demikian. Kita sering melihat kekhususan sebagai pengecualian. Saya melihatnya sebagai ruang inovasi hukum dan kebijakan."

Ia mengatakan Aceh memiliki kesempatan untuk menggabungkan nilai keislaman, sains, teknologi, karakter, budaya lokal dan kompetensi global dalam satu model pendidikan.

"Kalau berhasil, Aceh tidak hanya menyelesaikan persoalan internalnya. Aceh bisa menjadi laboratorium pendidikan Indonesia."

Lima Langkah dalam Tahun Pertama

Iskandar menyarankan lima langkah yang dapat dilakukan Gubernur Aceh apabila ingin melakukan perubahan mendasar dalam satu tahun pertama.

Pertama, membentuk tim reformasi hukum pendidikan Aceh yang melibatkan birokrat, ahli hukum, akademisi, praktisi sekolah, guru, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan.

Kedua, melakukan audit regulasi dengan memetakan seluruh qanun, pergub dan kebijakan pendidikan.

Ketiga, menyusun Aceh Education Policy Framework 2026–2045 sebagai kerangka kebijakan pendidikan jangka panjang.

Keempat, menetapkan indikator pemenuhan hak pendidikan anak Aceh, mulai dari akses, mutu, guru, sarana, literasi, numerasi, inklusi hingga keamanan sekolah.

Kelima, memastikan APBA mengikuti prioritas pendidikan yang telah ditetapkan.

"Jangan program menentukan anggaran. Kebutuhan pendidikanlah yang harus menentukan anggaran."

Pendidikan Bukan Hanya Urusan Dinas Pendidikan

Mengapa RUU Perampasan Aset Lama Dibahas? Ini Penjelasan Komisi III DPR

Kabar Baik! Inflasi Medan Juli 2026 Hanya 0,05 Persen, Terendah di Sumut

Delapan Ketua PN di Aceh Resmi Dilantik, Ini Pesan Tegas KPT Banda Aceh

Hakim Tolak Perlawanan Eks Menag Yaqut, Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji Berlanjut

Banjir Bandang Nepal-Tibet Tewaskan 165 Orang, Kondisi 45 WNI Dipantau Kemlu

Bebas dari Kasus Korupsi MFF, DPRD Minta Erwin Saleh Kembali Jadi Pejabat Pemko Medan