Guru Besar UI Kritik KUHP, Sebut Hukum Indonesia Tak Lagi Melindungi Warga

Sulistyowati juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap proses pembuatan hukum yang tidak melibatkan partisipasi publik secara terbuka.

Ia mengungkapkan bahwa seharusnya hukum merupakan hasil konsensus dari seluruh warga negara yang didelegasikan melalui lembaga legislatif, namun kenyataannya hal ini tidak tercermin dalam proses legislasi yang ada.

"Demokrasi itu artinya hukum harus mencerminkan suara rakyat yang disalurkan melalui parlemen. Namun pada kenyataannya, itu tidak terjadi," ujar Sulistyowati.

Ia menambahkan bahwa hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum, serta hak mereka untuk mendengarkan penjelasan tentang kebijakan hukum, masih jauh dari ideal.

Perlindungan Hak Asasi Manusia Terancam

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia di Indonesia terancam dengan adanya sejumlah pasal dalam KUHP yang memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada aparat penegak hukum.

Hal ini, menurutnya, membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat.

Sulistyowati menekankan pentingnya pembuktian yang akurat dalam hukum pidana, karena kesalahan dalam proses hukum dapat berakibat fatal, terutama bagi individu yang salah dihukum.

"Hukum pidana harus tetap dapat dipertanggungjawabkan, karena jika sampai salah menghukum, akan sangat sulit untuk memperbaikinya," tutupnya.*

(dw/dh)

Kasus Kayu Gelondongan: Kejagung Ingatkan Polri Agar Bukti Cukup Sebelum Tetapkan Tersangka

Kemen Imipas Siapkan 968 Tempat Kerja Sosial Sambut KUHP Baru

Eks Jaksa Agung Sebut KUHAP Baru Mengandung “Hawa Otoriter Terselubung”

KUHP Baru Mulai Berlaku, Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Sudah Menumpuk

KUHP Beri Batasan Jelas Antara Kritik dan Penghinaan

KUHP dan KUHAP Baru: Masyarakat Bisa Kritik Pejabat Tanpa Takut Dipenjara